Konten sampah buatan kecerdasan buatan atau AI slop semakin sulit dihindari di berbagai platform media sosial. Video rekayasa berkualitas rendah mulai menggeser karya kreatif para kreator manusia.

Platform video vertikal TikTok menjadi target utama fenomena ini. Laporan terbaru dari perusahaan penyunting video Kapwing menunjukkan lonjakan drastis materi digital tersebut.

in1

>>> Umat Islam Bersiap Amalkan Puasa Tasua dan Asyura Juni 2026

Kapwing mengungkapkan bahwa hampir 60 persen video yang disajikan kepada pengguna baru di halaman For You TikTok berupa konten buatan AI.

Angka ini tiga kali lipat lebih banyak daripada YouTube.

Situasi ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi pengguna berusia muda. Kategori anak-anak menjadi wilayah dengan kepadatan materi buatan kecerdasan buatan paling tinggi.

"Tagar #cartoonkids hampir seluruhnya berisi konten sampah, di mana hanya tiga dari 100 video yang kami periksa murni buatan manusia," ungkap perusahaan tersebut.

Sistem algoritma akan semakin gencar menyajikan materi serupa setelah mendeteksi ketertarikan awal pengguna terhadap konten kecerdasan buatan tersebut.

Penemuan ini memicu kekhawatiran para ahli mengenai dampak buruk materi AI yang tidak matang terhadap perkembangan otak anak.

>>> Selandia Baru Ungguli Mesir di Babak Pertama Piala Dunia 2026

Teknologi deepfake fotorealistis juga mempercepat penyebaran misinformasi serta propaganda politik.

Platform milik Meta seperti Facebook dan Instagram juga menghadapi masalah serupa. Para pengguna dan akun bot kedapatan berinteraksi dengan tayangan buatan AI yang aneh serta bermuatan kekerasan.

Respons TikTok dan YouTube

Menanggapi masalah ini, TikTok mengumumkan kebijakan baru yang mengizinkan pengguna mengatur jumlah tayangan kecerdasan buatan di linimasa mereka pada November lalu.

"Kami mengetahui dari komunitas kami bahwa banyak orang menikmati konten yang dibuat AI, mulai seni digital hingga penjelasan sains, dan kami ingin memberi kebebasan kepada pengguna untuk melihat konten semacam itu lebih banyak atau lebih sedikit, berdasarkan preferensi mereka," kata Jade Nester, Direktur Kebijakan Publik untuk Keselamatan dan Privasi TikTok Eropa.

Di sisi lain, YouTube juga menerapkan langkah pelabelan baru untuk menekan peredaran materi buatan kecerdasan buatan. Namun, sistem tersebut belum mengubah regulasi terkait rekomendasi ataupun syarat monetisasi video.

Hingga saat ini, belum ada solusi praktis yang efektif untuk mengatasi penyebaran konten sampah digital tersebut.

>>> Pertamina NRE dan Kemenkop Bangun PLTS Koperasi di Pulau Sembur

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat perbedaan antara realitas dan rekayasa semakin samar.