Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.

in1

>>> Kementerian ESDM Siapkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa pada 2026

"Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian," ujar Yusril di Jakarta, Sabtu.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Lima tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.

Dalam audiensi dengan BEM SI di Jakarta, Kamis (18/6), Yusril secara khusus meminta penjelasan terkait tuntutan terhadap program MBG.

Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa adalah penghentian total program atau perbaikan tata kelola.

BEM SI menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena program tersebut telah dirasakan manfaatnya.

Yusril mengatakan program MBG dilaksanakan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.

>>> PLN Percepat Pengadaan Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

Pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut.

"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Yusril menegaskan seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden.

Dia berpendapat dialog yang telah dilakukan penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa.

Mahasiswa yang hadir menyambut baik audiensi tersebut dan berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

>>> AS dan Qatar Kaji Cairkan Aset Iran Rp106,9 Triliun untuk Kemanusiaan

Audiensi dilakukan untuk mendengarkan dan mengklarifikasi lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6).