PDIP Balas Golkar: Jika DPR Hanya Manut ke Eksekutif, Apa Bedanya dengan Orde Baru?
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus membalas sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Deddy menegaskan fungsi penyeimbang diperlukan untuk memastikan mekanisme checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap berjalan.
Menurut Deddy, dominasi partai-partai yang berada di dalam kabinet di parlemen berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif.
Bahkan Deddy menyinggung era Orde Baru saat menyoroti kemungkinan seluruh fraksi hanya mengikuti kebijakan pemerintah tanpa memberikan kritik.
"Terkait pertanyaan 'apa yang perlu diseimbangkan', saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Sulit Kritik dari Partai Pendukung Pemerintah
Deddy menilai sulit mengharapkan kritik dari partai-partai yang juga menjadi bagian dari pemerintahan karena memiliki keterikatan politik dengan kabinet.
"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," ucapnya.
Ia kemudian mempertanyakan fungsi DPR apabila seluruh fraksi hanya menyetujui kebijakan pemerintah.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan bahwa posisi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah.
Menurutnya, partai di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik dan pandangan berbeda.
"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," katanya.
Deddy juga mengingatkan bahwa apabila seluruh partai politik berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap kekuasaan berpotensi bergeser ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.
"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Deddy mempertanyakan keberanian partai-partai yang memiliki kader sebagai menteri untuk mengkritik pemerintah maupun kementerian yang dipimpin kadernya sendiri.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






