Normalisasi harga energi dunia adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia," tutur Sarmuji.

Ia menambahkan dampak ikutan dari konflik ini tidak berhenti pada harga minyak.

Gangguan rantai pasok global yang dipicu penutupan Selat Hormuz telah mendorong lonjakan biaya logistik dan pengiriman internasional, yang pada akhirnya dirasakan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Di luar agenda jangka pendek, Sarmuji menekankan satu pelajaran struktural yang tidak boleh dilupakan meski situasi sudah membaik.

Krisis Selat Hormuz telah mengekspos celah dalam ketahanan energi Indonesia ketika satu titik strategis tersumbat.

"Perdamaian ini tidak menghapus kerentanan itu. Justru sekarang, dalam situasi lebih tenang, adalah waktu yang tepat untuk membangun ketahanan yang sesungguhnya.

Kita harus mendiversifikasi sumber energi dan tidak boleh terlalu bergantung pada satu atau dua negara pemasok saja.

Pemerintah perlu menjajaki alternatif sumber energi baru dari berbagai kawasan dan berbagai mitra agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak membuat kita tak berdaya," ujar Sarmuji.

Ia mendorong pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah secara lebih luas, termasuk Iran, untuk membangun kemitraan jangka panjang di bidang energi dan perdagangan non-migas.

>>> Pemerintah Tanggung Subsidi BBM Pertalite Rp8.000 Per Liter

"Golkar berharap kesepakatan ini menjadi titik awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil, adil, dan damai, bukan hanya gencatan senjata di atas kertas," tuturnya.