DPR Dorong Ditjen Pajak Perkuat Aturan Pemajakan Perusahaan Digital
Komisi XI DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mempercepat penerapan skema pemajakan yang adil bagi perusahaan digital global seperti Google hingga Netflix.
Desakan ini muncul pada Senin (15/6/2026) karena perusahaan teknologi multinasional dinilai meraup pendapatan besar di Indonesia, namun pemajakan penghasilan badan belum optimal akibat kendala regulasi fisik.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa selama ini perusahaan digital hanya membayar PPN yang dibebankan kepada pelanggan, bukan pajak penghasilan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan pemerintah mengadopsi pendekatan Significant Economic Presence (SEP) sebagai basis pemajakan baru untuk mendeteksi aktivitas ekonomi besar di dalam negeri.
Harris juga menyoroti ketiadaan data komprehensif mengenai basis pelanggan layanan streaming berlangganan seperti Netflix dan Spotify.
"Saya yakin Kemenkeu juga belum punya datanya berapa sebenarnya pelanggan Netflix, berapa sebenarnya pelanggan Spotify, dan lain-lain," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang lebih progresif mendesak diadopsi untuk menghindari ketimpangan pemajakan yang hanya memberatkan pelaku usaha domestik.
"Jangan sampai kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendongkrak keadilan pajak ini," jelas Harris.
Respons Ditjen Pajak
Menanggapi tuntutan legislatif, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya berencana memperkuat ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.
Langkah ini sejalan dengan implementasi Global Minimum Tax (GMT) pada 2026 hingga 2027.
Bimo menjelaskan bahwa kasus Google menjadi contoh bagaimana penetapan BUT berdasarkan faktor produksi di Indonesia perlu diperkuat dalam tax treaty.
Meskipun menghadapi tantangan regulasi internasional, ia mengklaim potensi penerimaan negara tidak sepenuhnya hilang karena sejumlah korporasi global telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Badora dan KPP PMA.
Ditjen Pajak memproyeksikan tambahan penerimaan negara mencapai Rp4,49 triliun dari kesepakatan global OECD dan G20 melalui tiga skema utama.
Skema tersebut meliputi Income Inclusion Rule (IIR) sebesar Rp4,41 triliun dan Qualified Domestic Minimum Top Up Tax (QDMTT) sebesar Rp86,38 miliar.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






