Kritik lembaga rating yang mengabaikan kebutuhan industrialisasi Indonesia jelas tidak mempertimbangkan konteks pembangunan jangka panjang.

Rupiah: Pelemahan yang Produktif

Dalam logika pasar finansial, pelemahan mata uang sering dianggap negatif.

Namun bagi negara berkembang dengan basis manufaktur yang sedang tumbuh, depresiasi rupiah yang terkendali justru menjadi insentif ekspor.

Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, sementara investor asing melihat peluang biaya produksi yang lebih rendah.

Kebijakan BUMN Ekspor memperkuat cadangan devisa, sehingga pelemahan rupiah tetap terkendali dan tidak berubah menjadi krisis.

Lembaga rating menilai pelemahan rupiah sebagai risiko, padahal dalam konteks Indonesia, ia adalah policy lever untuk mendorong ekspor dan industrialisasi.

Kritik mereka gagal membedakan antara pelemahan yang produktif dan pelemahan yang destruktif.

Belajar dari Malaysia, Chile, dan Korsel

Kebijakan serupa bukan hal baru di dunia.

Malaysia menggunakan kontrol ekspor CPO untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung industri hilir minyak sawit.

>>> Apakah Selasa 16 Juni 2026 Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 H? Berikut Ketentuan Resminya

Chile mengelola ekspor tembaga melalui Codelco, BUMN yang menjadi tulang punggung devisa negara.

Korea Selatan pada era industrialisasi mengendalikan ekspor baja dan elektronik untuk memastikan arus devisa masuk dan mendukung pembangunan industri nasional.

Ketiga negara ini menunjukkan bahwa kontrol ekspor melalui BUMN bukanlah distorsi, melainkan strategi industrialisasi.

Kritik Moody’s dan S&P yang menilai kebijakan Indonesia sebagai ancaman jelas tidak konsisten dengan pengalaman global.

Diplomasi Kritik terhadap Lembaga Rating

Indonesia tidak perlu menolak lembaga rating secara frontal.

Sebaliknya, kritik harus disampaikan dengan diplomasi.

Tegaskan konteks bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan menutup underinvoicing dan memperkuat industrialisasi.