Tunjukkan data mismatch UN Comtrade, potensi devisa yang hilang, dan proyeksi penerimaan negara setelah reformasi.

Bangun narasi positif bahwa kebijakan ini bukan monopoli, melainkan transparansi.

BUMN bertindak sebagai gatekeeper untuk komoditas strategis, sementara swasta tetap diberi ruang dengan mekanisme harga referensi resmi.

Libatkan lembaga rating dalam forum kebijakan agar mereka memahami konteks lokal dan tidak sekadar menilai dengan kacamata pasar global.

Rekomendasi Kebijakan

Digitalisasi invoice ekspor: integrasi data ekspor dengan perbankan dan bea cukai, serta audit silang dengan data mitra dagang.

Transparansi tata kelola BUMN: publikasi laporan ekspor secara berkala untuk menjaga kepercayaan investor.

Pengendalian rupiah: jaga depresiasi terkendali untuk mendorong ekspor, sambil menjaga inflasi melalui subsidi energi dan pangan.

Narasi pro-investasi: pastikan investor memahami bahwa kebijakan ini meningkatkan kepastian kontrak dan stabilitas makro.

Diplomasi dengan lembaga rating: kritik mereka harus dijawab dengan data dan konteks, bukan dengan defensif, agar kredibilitas Indonesia justru meningkat.

Kesimpulan

Kebijakan BUMN Ekspor adalah structural reform yang memperkuat kredibilitas fiskal dan moneter Indonesia.

Ia menutup celah underinvoicing, mendorong industrialisasi, dan menjadikan pelemahan rupiah sebagai instrumen produktif.

Kritik Moody’s dan S&P yang tidak mempertimbangkan konteks ini harus dikritisi secara diplomatis, dengan data dan narasi yang kuat.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam logika pasar semata.

Reformasi ini adalah langkah berani untuk memastikan bahwa devisa tidak lagi bocor, industri dalam negeri tumbuh, dan rupiah menjadi lebih tangguh.

>>> Honda Brio RS Kuasai Putaran Kedua ITCR 1200 di Mandalika

Dengan tata kelola yang transparan, kebijakan ini akan memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia, bukan melemahkannya.