Pemerintah Turki resmi menangguhkan insentif pembebasan pajak impor bagi produsen mobil listrik asal China, BYD.

Keputusan ini diambil karena proyek pembangunan pabrik senilai US$ 1 miliar di Manisa tidak menunjukkan kemajuan.

>>> Mobil Listrik Rp 200 Jutaan Jadi Solusi Liburan Sekolah yang Efisien

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki menerapkan sanksi tersebut akibat kekhawatiran atas komitmen investasi BYD.

Langkah ini juga memicu ancaman kewajiban pengembalian seluruh insentif yang telah diterima perusahaan sejak awal tahun 2026.

Seorang pejabat kementerian yang tidak disebutkan namanya menyatakan kepada Nikkei Asia bahwa tindakan tegas terpaksa diambil demi menegakkan kesepakatan hukum.

"Karena tidak ada progress selama beberapa waktu, kami menangguhkan insentif yang telah digunakan perusahaan sejak awal tahun 2026," ujarnya.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa perjanjian investasi beserta syarat dan kewajibannya masih berlaku. Jika investasi tidak selesai, BYD wajib mengembalikan insentif berdasarkan pengaturan hukum yang telah disepakati.

>>> Penjualan Wholesales BYD di Indonesia Anjlok pada Mei 2026

Proyek Pabrik BYD di Turki Tertunda

Rencana kerja sama ini pertama kali disepakati pada Juli 2024 melalui penandatanganan perjanjian pembangunan pabrik berkapasitas 150.000 unit kendaraan listrik per tahun.

Proyek tersebut awalnya diproyeksikan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026.

Namun, BYD mengonfirmasi adanya pergeseran skala prioritas operasional di kawasan Eropa yang berdampak pada penundaan proyek di Turki.

Wakil Presiden Eksekutif BYD Stella Li menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah merampungkan pabrik di Hungaria yang ditargetkan memulai produksi pada kuartal terakhir tahun ini.

Proyek manufaktur di Turki dipastikan tertunda tanpa kepastian tenggat waktu baru. BYD masih mencari fasilitas produksi alternatif lain di Eropa.

>>> Samsat DKI Jakarta Hadir di PRJ 2026, Layani Pajak dan Pemutihan

Hingga saat ini, pihak BYD menolak memberikan pernyataan resmi terkait penangguhan insentif tersebut.