Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Mengenai aksi protes di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Mulyadi membeberkan bahwa ada orang tua murid yang menolak menyerahkan identitas anak serta sekolah tujuan saat petugas berupaya memberikan bantuan.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa.

Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ucap Dedi Mulyadi.

Terkait desakan publik yang menginginkan sistem penerimaan siswa kembali ke parameter Nilai Ebtanas Murni (NEM), Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya.

Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

>>> Jokowi Agendakan Kunjungan ke NTT dalam Waktu Dekat

Dedi Mulyadi kemudian berseloroh mengenai pemangkasan jalur birokrasi jika regulasi tersebut sepenuhnya dipasrahkan kepadanya. "Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tuturnya.