Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin fasilitas pendidikan gratis di sekolah swasta bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi.

Kebijakan ini diambil pascakisruh Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri.

>>> Indonesia dan Malaysia Sepakati Penguatan Kerja Sama Sosial Ekonomi Perbatasan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut di Bandung pada Jumat, 12 Juni 2026. Langkah ini menjadi solusi atas terbatasnya daya tampung sekolah negeri.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta.

Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa kemarahan orang tua murid bukan kesalahan mereka. Menurutnya, hal itu mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi Mulyadi.

Pemerintah daerah diakui masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke sekolah negeri.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi Mulyadi.

Persaingan dalam SPMB kali ini sangat ketat akibat maraknya pendaftar dari luar pemetaan wilayah. Mereka mendaftar ke sekolah tertentu sehingga menggeser posisi calon siswa lokal.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut.

>>> Protes Sistem PCMB, Orang Tua Siswa Masak di Depan DPRD Jabar