Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kontribusi PNBP dari sektor batu bara dan kelapa sawit.

Untuk menjaga penerimaan, pemerintah diperkirakan akan mendorong setoran dividen BUMN yang lebih besar serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang belum produktif.

Ia menilai target pendapatan negara dalam KEM-PPKF 2027 tergolong sangat ambisius dan sarat tantangan.

Pemerintah diproyeksikan akan memanfaatkan berbagai instrumen penerimaan baru, seperti penerapan bertahap cukai MBDK pada kuartal pertama 2027, pemanfaatan fitur analitik data Coretax untuk meningkatkan kepatuhan PPN, serta penyesuaian skema tarif royalti pada sejumlah komoditas tambang nonmigas.

"Jika pemerintah ingin rasio pendapatan melesat ke 12,01%, maka laju pertumbuhan penerimaan harus mengungguli laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5,8% hingga 6,5%," katanya.

Meski demikian, Ariawan mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara harus diimbangi dengan perbaikan kualitas belanja pemerintah.

Kebutuhan belanja yang besar di tengah ruang fiskal terbatas menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program prioritas.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu dievaluasi dari aspek ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM.

"Setiap rupiah belanja negara harus menghasilkan manfaat yang terukur.

Jika terdapat inefisiensi atau kebocoran, maka ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan dan menjaga defisit anggaran menjadi berkurang," katanya.

>>> Timnas Indonesia Naik ke Peringkat 118 Ranking FIFA

Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan melalui pajak dan PNBP perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja negara agar APBN menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.