PN Jakarta Pusat Tetapkan Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan 18 Juni 2026
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi menetapkan tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang dikenal sebagai Hotel Sultan.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan final pengadilan yang mewajibkan tanah eks HGB 26/Gelora dan eks HGB 27/Gelora beserta seluruh bangunan di atasnya dikembalikan kepada negara.
Surat pemberitahuan resmi dari PN Jakarta Pusat telah diterbitkan pada 19 Mei 2026.
Pihak pengadilan mengimbau PT Indobuildco, penghuni, dan pihak lain yang menduduki kawasan tersebut untuk mengosongkan secara sukarela.
Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK, Kharis Sucipto, menyatakan bahwa PT Indobuildco yang dipimpin Pontjo Sutowo diberi waktu 23 hari untuk memindahkan barang.
Jeda waktu hampir satu bulan dinilai cukup memadai.
"Kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan objek secara sukarela.
Pengadilan juga menghimbau penghuni atau siapa pun yang mendapat hak dari Indobuildco untuk meninggalkan objek tersebut," ujar Kharis Sucipto, Selasa (26/5/2026).
Ia menegaskan bahwa keputusan ini bersifat mengikat dan merupakan langkah hukum terakhir yang sah. Semua pihak diminta menghormati dan mendukung pelaksanaan eksekusi agar berjalan tertib.
Operasional Hotel Tetap Berjalan Normal
Meski eksekusi telah ditetapkan, operasional Hotel Sultan masih berjalan seperti biasa. Para staf resepsionis, petugas kebersihan, dan pegawai restoran tetap melayani tamu.
Beberapa tamu terlihat mengurus administrasi di meja resepsionis atau berada di area tunggu. Fasilitas shuttle taksi di luar lobby juga masih beroperasi melayani pengunjung.
Salah satu pegawai Hotel Sultan mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui detail apakah seluruh area akan dikosongkan. "Operasional kami masih tetap running sampai 18 Juni," katanya.
Manajemen hotel mengimbau konsumen yang ingin melakukan pemesanan di luar tanggal tersebut untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu.
Suasana di sekitar gedung Conference Centre, Golden Ballroom, Lagoon Garden, dan area olahraga tampak lengang. Kendaraan yang terparkir di luar bangunan juga terhitung sedikit.
Sebuah spanduk penanda dari pemerintah terpasang di halaman depan lobby yang bertuliskan 'Lahan Ini Milik Aset Pemerintah Republik Indonesia'.
Kharis Sucipto menambahkan bahwa operasional hotel dan apartemen wajib berpijak pada izin pemanfaatan ruang yang valid. Penghentian kegiatan oleh PT Indobuildco adalah perintah hukum yang wajib ditaati.
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






