Rencana Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Disorot Akademisi
Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian.
Achmad mengutip data yang dihimpun sejumlah lembaga pemantau pendidikan yang menunjukkan puluhan ribu pelajar diduga mengalami keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.
Menurutnya, kasus yang terjadi berulang di berbagai daerah mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang tidak bisa dianggap sebagai insiden terpisah.
Ia juga menilai target produksi ribuan porsi makanan per hari pada setiap dapur MBG berpotensi melampaui kapasitas sebagian besar dapur yang baru dibentuk.
"Semestinya kapasitas dibangun secara bertahap, diuji, dievaluasi, lalu diperluas. Pendekatan seperti itu lebih sesuai dengan prinsip manajemen risiko," ujarnya.
Konsekuensi Fiskal dan Pelibatan Publik
Di sisi lain, Achmad menyoroti konsekuensi fiskal program yang semakin besar.
Berdasarkan proyeksi BGN, kebutuhan anggaran pada 2026 mencapai Rp 268 triliun, dengan sekitar Rp 248 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pengukuran yang jelas terkait efektivitas, efisiensi, serta dampak program terhadap masyarakat.
"Anggaran yang besar bukan otomatis menunjukkan keberhasilan. Justru semakin besar anggarannya, semakin tinggi tuntutan akuntabilitas dan pembuktian manfaatnya," kata Achmad.
Ia menambahkan pemerintah juga perlu menjelaskan dampak fiskal dari program tersebut terhadap ruang belanja negara, termasuk potensi pengaruhnya terhadap sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.
Selain persoalan fiskal, Achmad menilai pelibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil masih relatif terbatas dalam perencanaan maupun pengawasan program.
Padahal, kondisi dan kebutuhan tiap daerah berbeda sehingga implementasi program memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
Karena itu, ia mendorong evaluasi BGN mencakup aspek kelayakan fiskal, validitas data penerima manfaat, kesiapan dapur MBG, standar keamanan pangan, sistem pengadaan, pengawasan independen, hingga mekanisme pelibatan publik.
"Program dapat dijalankan kembali secara bertahap setelah standar minimum terpenuhi dan kesiapan pelaksana benar-benar terukur," ujarnya.
BGN sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan evaluasi Program MBG. Namun hasil evaluasi tersebut belum dipublikasikan dan masih menunggu pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






