Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian.

>>> IHSG Melonjak 2,68% ke 6.043,55 pada Sesi I Jumat 12 Juni 2026

Achmad mengutip data yang dihimpun sejumlah lembaga pemantau pendidikan yang menunjukkan puluhan ribu pelajar diduga mengalami keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.

Menurutnya, kasus yang terjadi berulang di berbagai daerah mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang tidak bisa dianggap sebagai insiden terpisah.

Ia juga menilai target produksi ribuan porsi makanan per hari pada setiap dapur MBG berpotensi melampaui kapasitas sebagian besar dapur yang baru dibentuk.

"Semestinya kapasitas dibangun secara bertahap, diuji, dievaluasi, lalu diperluas. Pendekatan seperti itu lebih sesuai dengan prinsip manajemen risiko," ujarnya.

Konsekuensi Fiskal dan Pelibatan Publik

Di sisi lain, Achmad menyoroti konsekuensi fiskal program yang semakin besar.

Berdasarkan proyeksi BGN, kebutuhan anggaran pada 2026 mencapai Rp 268 triliun, dengan sekitar Rp 248 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pengukuran yang jelas terkait efektivitas, efisiensi, serta dampak program terhadap masyarakat.

"Anggaran yang besar bukan otomatis menunjukkan keberhasilan. Justru semakin besar anggarannya, semakin tinggi tuntutan akuntabilitas dan pembuktian manfaatnya," kata Achmad.

Ia menambahkan pemerintah juga perlu menjelaskan dampak fiskal dari program tersebut terhadap ruang belanja negara, termasuk potensi pengaruhnya terhadap sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

Selain persoalan fiskal, Achmad menilai pelibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil masih relatif terbatas dalam perencanaan maupun pengawasan program.

Padahal, kondisi dan kebutuhan tiap daerah berbeda sehingga implementasi program memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Karena itu, ia mendorong evaluasi BGN mencakup aspek kelayakan fiskal, validitas data penerima manfaat, kesiapan dapur MBG, standar keamanan pangan, sistem pengadaan, pengawasan independen, hingga mekanisme pelibatan publik.

"Program dapat dijalankan kembali secara bertahap setelah standar minimum terpenuhi dan kesiapan pelaksana benar-benar terukur," ujarnya.

>>> IAS Hospitality Gandeng Indodax Perluas Akses Airport Lounge

BGN sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan evaluasi Program MBG. Namun hasil evaluasi tersebut belum dipublikasikan dan masih menunggu pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.