Kepala BGN: Dapur MBG Bandel Pakai Barang Subsidi Siap Ditutup
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak segan menutup dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih menggunakan barang bersubsidi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelanggaran akan ditindak bertahap, mulai dari surat peringatan hingga penutupan dapur jika pengelola tetap bandel.
Sudaryono juga mengajak masyarakat dan insan media ikut mengawasi pelaksanaan aturan di lapangan.
"Misalnya awak media menemukan, silakan laporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran surat peringatan.
Kalau memang bandel ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Dapur MBG dilarang menggunakan minyak goreng bersubsidi Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Seluruh kebutuhan operasional harus dipenuhi dengan komoditas nonsubsidi agar tidak mengganggu distribusi bantuan pemerintah.
"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP," tegasnya.
Aturan Pembelian Telur dan Pembenahan Internal
BGN juga mengatur pembelian telur ayam harus sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Sudaryono menjelaskan kebijakan itu bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
"Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500-Rp15.000.
Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah," ujarnya.
BGN saat ini melakukan pembenahan besar-besaran untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan.
Sebanyak 833 dapur SPPG di berbagai daerah telah ditutup karena melanggar ketentuan operasional.
Selain itu, 261 pegawai non-ASN dihentikan, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
Sembilan ASN dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 39 ASN lainnya mendapat hukuman disiplin ringan.
Melalui langkah-langkah tersebut, BGN berharap program MBG berjalan lebih tertib, transparan, dan bermanfaat tanpa mengganggu distribusi barang subsidi.
Update Terbaru
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






