Partai Hanura Bantah Miliki Yayasan Pengelola Makan Bergizi Gratis
Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura membantah kepemilikan yayasan yang terafiliasi dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program Makan Bergizi Gratis.
Klarifikasi resmi ini disampaikan untuk menepis tuduhan dan narasi hoaks yang beredar di masyarakat.
>>> KB Bank Sesuaikan Bunga Kredit UMKM Secara Bertahap
Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang OKK, Muqowam, menyatakan langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik menjaga integritas partai.
Sebelum memberikan pernyataan, pengurus partai mendatangi Kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta Selatan pada Selasa (9/6/2026).
Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar.
Mereka diterima oleh Azim dan Maulana dari ICW. Proses klarifikasi berlangsung sekitar 40 menit.
Akbar menegaskan bahwa informasi tentang 'dua yayasan Partai Hanura' dalam pengelolaan MBG tidak ditemukan dalam dokumen penelitian ICW.
Penelitian ICW menyebutkan puluhan yayasan mitra program terindikasi memiliki relasi politik formal karena posisi individu di dalamnya.
Relasi tersebut meliputi jabatan pengurus partai, pengusungan dalam pemilu, atau status pejabat publik terpilih.
>>> Bambang Ismawan Resmi Jabat Dirut PT Bukit Asam Gantikan Arsal Ismail
Partai Hanura mengakui ada empat anggota legislatif terpilih yang tercatat sebagai bagian dari yayasan mitra program.
Namun, Akbar menegaskan keterlibatan mereka adalah tindakan pribadi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai.
Manajemen internal partai akan memanggil kader yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan dan memberikan sanksi tegas jika terbukti melanggar.
Secara kelembagaan, Hanura tetap mendukung penuh realisasi program pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Muqowam menyebut informasi yang beredar di media sosial adalah hoaks dan bentuk disinformasi yang bertujuan mendiskreditkan partai.
>>> Pemerintah Buka Peluang Tutup SPPG untuk Benahi Program Makan Bergizi Gratis
Hingga saat ini, partai masih fokus pada pelurusan informasi dan belum mengambil langkah hukum formal.
Update Terbaru
Suzuki Genjot Penjualan Motor di Jakarta Fair Kemayoran 2026
Kamis / 11-06-2026, 19:46 WIB
Pangdam Mandala Trikora Bantah Isu Penculikan Tokoh Adat Papua
Kamis / 11-06-2026, 19:46 WIB
Nova Arianto Turunkan Mathew Baker dalam Susunan Pemain Timnas U19 Indonesia vs Australia
Kamis / 11-06-2026, 19:46 WIB
AnTuTu Rilis 10 Tablet Android Terkencang Periode Mei 2026
Kamis / 11-06-2026, 19:45 WIB
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026
Kamis / 11-06-2026, 19:45 WIB
10 Mobil Listrik Terlaris Mei 2026: Jaecoo J5 Melesat di Puncak
Kamis / 11-06-2026, 19:45 WIB
8 Fakultas Unair dengan Gaji Alumni Tertinggi Versi Tracer Study 2025
Kamis / 11-06-2026, 19:44 WIB
Kenaikan BI Rate dan Yield SBN Dorong Imbal Hasil Obligasi Korporasi
Kamis / 11-06-2026, 19:44 WIB
Sektor Ritel Melambat, Daya Beli Kelas Menengah Tergerus
Kamis / 11-06-2026, 19:44 WIB
Kejagung Beberkan Aliran Dana ke Ketua Ombudsman Hery Susanto
Kamis / 11-06-2026, 19:44 WIB
Mengenal Emotional Shutdown: Alasan Seseorang Memilih Diam Saat Konflik
Kamis / 11-06-2026, 19:41 WIB
Fabio Quartararo: Performa Motor V4 Tidak Rusak Kisah Bersama Yamaha
Kamis / 11-06-2026, 19:41 WIB
Suporter Juventus dan Torino Dilarang Hadiri Laga Tandang 10 Pekan
Kamis / 11-06-2026, 19:41 WIB
Kementerian ESDM Antisipasi Migrasi Konsumsi Pertamax ke Pertalite
Kamis / 11-06-2026, 19:40 WIB






