Sebuah studi terbaru mengungkap hubungan erat antara kesehatan mental masyarakat dan tingkat korupsi yang dirasakan di pemerintahan.

Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap korupsi pemerintah, semakin tinggi pula gejala depresi yang dialami.

>>> Pemprov Sulsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Hingga Juni 2026

Studi berjudul "The influence of perceived government corruption on depressive symptoms with social status as a moderator" ini menganalisis data dari lebih dari 8.500 responden dewasa di China.

Para peneliti menggunakan data survei nasional untuk memahami bagaimana pandangan terhadap korupsi memengaruhi kesehatan mental, serta peran status sosial dalam hubungan tersebut.

Korupsi Picu Rasa Tidak Berdaya

Menurut peneliti, korupsi dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Hal ini menciptakan perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem sosial, yang berpotensi meningkatkan tekanan psikologis dan memperburuk kesejahteraan mental.

>>> Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Hanania Group

Penelitian juga menemukan bahwa status sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan tersebut.

Individu dengan status sosial lebih rendah cenderung lebih rentan mengalami depresi saat merasa pemerintah korup.

Kelompok ini umumnya memiliki sumber daya ekonomi, akses, dan jaringan sosial yang terbatas untuk melindungi diri dari dampak negatif korupsi.

Para peneliti menyimpulkan bahwa dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi dan politik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental masyarakat.

>>> PT Aneka Tambang Tbk Ubah Susunan Direksi dan Komisaris Baru

Upaya pemberantasan korupsi berpotensi memberikan manfaat lebih luas, seperti menciptakan rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung kesejahteraan psikologis, terutama bagi kelompok status sosial rendah.