Kemendag Terbitkan Tiga Permendag Baru untuk Skema Ekspor Satu Pintu
Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang mengatur skema ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.
Regulasi tersebut mencakup ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Ketiga Permendag itu adalah Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengonfirmasi penerbitan aturan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendongkrak kinerja ekspor nasional dan memperkuat tata kelola perdagangan komoditas berbasis sumber daya alam.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Pengelolaan ekspor komoditas oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan dimulai penuh pada 1 Januari 2027 setelah melewati masa transisi.
Masa Berlaku dan Hak Ekspor
Masa berlaku persetujuan ekspor dalam aturan baru dibatasi hanya sampai 31 Desember 2026. Hak ekspor yang sudah dimiliki eksportir eksisting tetap berlaku selama masa transisi.
Menurut Budi, hak ekspor tersebut terkait dengan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO). Eksportir yang telah memenuhi DMO dapat menggunakan hak ekspornya sewaktu-waktu.
Saat ini total hak ekspor yang belum digunakan tercatat sekitar 11 juta ton karena adanya penundaan realisasi oleh perusahaan.
Penundaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing eksportir.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan bahwa program percepatan ekspor dapat diaktifkan dalam kondisi khusus untuk menjaga stabilitas harga dan produksi di pasar domestik.
Pemilik hak ekspor dapat mengalihkan hak mereka kepada pihak lain, termasuk BUMN, selama masa transisi berdasarkan kesepakatan bisnis.
Hak ekspor merupakan insentif yang diperoleh produsen setelah memenuhi kewajiban DMO, termasuk penyaluran Minyakita.
Penerapan percepatan ekspor bertujuan agar hak ekspor yang tersisa tidak menumpuk terlalu lama tanpa dimanfaatkan. Penggunaan hak ekspor sepenuhnya bergantung pada keputusan masing-masing eksportir.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






