Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) sore.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pelantikan kedua pejabat tersebut dilakukan bersamaan pada pukul 15.00 atau 16.00 WIB.

>>> Shin Tae-yong Tolak Tawaran Klub Lain demi Latih Persija Jakarta

Selain pelantikan, Istana juga menggelar prosesi penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Said Iqbal merupakan wujud komitmen jangka panjang Presiden Prabowo dalam memprioritaskan isu tenaga kerja dan kesejahteraan buruh.

Ia menegaskan hanya ada dua pejabat yang dilantik sore itu, sekaligus membantah rumor perombakan kabinet yang menyebut adanya pergantian Menteri Keuangan.

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ucap Prasetyo Hadi.

>>> Ekonomi Merah Putih Soroti Kunjungan Prabowo dan Agenda Strategis Nasional

Pihak Istana meminta publik tidak berspekulasi dan mengaitkan situasi ini dengan nama-nama tokoh tertentu yang beredar di masyarakat.

Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo baru akan melakukan perombakan kabinet jika momentumnya dinilai tepat untuk penyegaran organisasi pemerintahan.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Kebijakan penataan kabinet Presiden Prabowo turut mendapat perhatian dari pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Refly Harun menyoroti pola pergeseran posisi sejumlah pejabat, seperti Hasan Nasbi yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi setelah sempat dicopot dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan digeser menjadi Komisaris PT Pertamina.

>>> China Uji Reproduksi Manusia di Luar Angkasa dengan Embrio Buatan

Ia juga mencontohkan rotasi posisi yang dialami Muhammad Qodari, yang dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.