Rincian mengenai spesifikasi dan jenis komoditas tersebut nantinya akan diatur lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT ABM Investama Tbk. (ABMM), Boogee Garystho Priyono mengatakan kebijakan ekspor satu pintu berisiko menekan daya saing apabila fleksibilitas komersial berkurang dan margin tergerus.

“Penurunan marjin akan berdampak pada laba usaha dan laba bersih perseroan,” ucap Boogee dalam keterbukaan informasi di BEI, beberapa waktu lalu.

>>> GENTLY Baby Luncurkan Hair Lotion Smooth Keratin untuk Atasi Rambut Kusut Anak

Dia menjelaskan bahwa terkait kondisi keuangan, ada risiko penurunan harga jual karena hilangnya fleksibilitas negosiasi langsung dengan pelanggan, serta tambahan biaya administrasi dan koordinasi dalam proses operasional.

Sementara itu, Direktur PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) Eris Ariaman menyatakan kebijakan ekspor satu pintu tidak akan berdampak besar terhadap kinerja keuangan, tetapi ada risiko yang membayangi laba bersih ke depan.

“Potensi dampak berupa sedikit tekanan pada margin laba akibat munculnya biaya administrasi atau jasa keagenan baru dari BUMN Ekspor,” ucapnya.

Di sisi lain, dia memaparkan arus kas juga berisiko mengalami perlambatan perputaran modal kerja pada paruh kedua 2026.

Hal itu dikarenakan adanya potensi jeda waktu dalam proses verifikasi dokumen ekspor satu pintu sebelum devisa hasil ekspor dapat dicairkan ke rekening pembeli dari perseroan.

Di sisi lain, Danantara Indonesia berkomitmen menjaga kepastian berusaha dan mencegah disrupsi perdagangan ekspor komoditas melalui penguatan sistem pemantauan digital yang transparan serta akuntabel.

Dalam keterangan resmi terbarunya, manajemen sovereign wealth fund (SWF) ini memastikan pelaksanaan mandat PT DSI bertumpu pada kepastian berusaha.

“Kontrak yang sudah ditandatangani masih dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing,” ungkap manajemen Danantara, Jumat (5/6/2026).

Pada fase transisi, manajemen Danantara turut memastikan bahwa fokus utama tertuju pada penguatan sistem pelaporan dan monitoring melalui digitalisasi tanpa memicu disrupsi.

Platform digital yang dibangun disebut bakal mengidentifikasi indikasi penyelewengan secara objektif dan berbasis data.

Terkait dengan harga komoditas strategis, manajemen Danantara menyatakan bahwa penetapan akan merujuk pada metodologi yang fair, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut diambil demi mencegah under-invoicing tanpa menyeragamkan transaksi yang secara komersial memang berbeda.

>>> Profesi Ini Tak Perlu Gelar Sarjana tapi Digaji Rp400 Jutaan

Metodologi juga dipastikan tetap mempertimbangkan penyesuaian yang wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, hingga struktur kontrak.