Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti lonjakan tajam piutang pembiayaan industri multifinance ke sektor rumah tangga pada empat bulan pertama 2026.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pemburukan kualitas kredit di tengah tekanan daya beli masyarakat.

>>> Kementan Genjot Produksi Susu Nasional Lewat Investasi Sapi Perah

Berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan multifinance secara keseluruhan tumbuh 2,08 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 514,65 triliun per April 2026.

Sektor rumah tangga memimpin pertumbuhan sebesar 28,16 persen yoy.

Produk Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi salah satu pendorong utama dengan lonjakan mencapai 56,92 persen yoy hingga menyentuh angka Rp 12,93 triliun.

“Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh masih tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumsi dan pembiayaan multiguna,” ungkap Agusman, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK.

Peningkatan pembiayaan ini dibarengi oleh kenaikan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) dari 2,51 persen pada Desember 2025 menjadi 2,89 persen pada April 2026.

Kondisi pembiayaan bermasalah berpotensi kian tertekan akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 yang menyasar skema bunga mengambang.

“Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” ujar Agusman.

>>> Dilema Kemasan Polos Vape: Hak Konsumen vs Aturan Kesehatan

OJK mengimbau industri terkait untuk memperkuat manajemen risiko, memperketat analisis kelayakan dan kualitas kredit debitur, memantau portofolio secara intensif, serta menerapkan restrukturisasi selektif.

Peneliti LPEM FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menjelaskan adanya perlambatan pertumbuhan upah riil masyarakat dari sekitar 6 persen pada periode 2005–2017 menjadi hanya berkisar 2 persen pada periode 2018–2025.

“Artinya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat umum yang adalah kebanyakan labor (buruh),” tutur Rizki.

Rizki menambahkan bahwa porsi konsumsi terhadap pendapatan kini membengkak dari 68 persen menjadi 75 persen. Hal ini memaksa warga menguras tabungan mereka.

“Dari mana mereka bisa membiayainya? Ternyata savings turun dan peningkatan loan juga ada.

Jadi bukan hanya kemungkinan besar mereka harus membayar lebih banyak dan juga mengambil tabungan dari yang sudah ada,” kata Rizki.

>>> Pakar Ekonomi Jagokan Timnas Prancis Juara Piala Dunia 2026

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan publik secara menyeluruh.