OJK Waspadai Lonjakan Utang Rumah Tangga dan Risiko Kredit Multifinance
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti lonjakan tajam piutang pembiayaan industri multifinance ke sektor rumah tangga pada empat bulan pertama 2026.
Kondisi ini memicu kekhawatiran pemburukan kualitas kredit di tengah tekanan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan multifinance secara keseluruhan tumbuh 2,08 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 514,65 triliun per April 2026.
Sektor rumah tangga memimpin pertumbuhan sebesar 28,16 persen yoy.
Produk Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi salah satu pendorong utama dengan lonjakan mencapai 56,92 persen yoy hingga menyentuh angka Rp 12,93 triliun.
“Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh masih tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumsi dan pembiayaan multiguna,” ungkap Agusman, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK.
Peningkatan pembiayaan ini dibarengi oleh kenaikan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) dari 2,51 persen pada Desember 2025 menjadi 2,89 persen pada April 2026.
Kondisi pembiayaan bermasalah berpotensi kian tertekan akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 yang menyasar skema bunga mengambang.
“Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” ujar Agusman.
OJK mengimbau industri terkait untuk memperkuat manajemen risiko, memperketat analisis kelayakan dan kualitas kredit debitur, memantau portofolio secara intensif, serta menerapkan restrukturisasi selektif.
Peneliti LPEM FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menjelaskan adanya perlambatan pertumbuhan upah riil masyarakat dari sekitar 6 persen pada periode 2005–2017 menjadi hanya berkisar 2 persen pada periode 2018–2025.
“Artinya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat umum yang adalah kebanyakan labor (buruh),” tutur Rizki.
Rizki menambahkan bahwa porsi konsumsi terhadap pendapatan kini membengkak dari 68 persen menjadi 75 persen. Hal ini memaksa warga menguras tabungan mereka.
“Dari mana mereka bisa membiayainya? Ternyata savings turun dan peningkatan loan juga ada.
Jadi bukan hanya kemungkinan besar mereka harus membayar lebih banyak dan juga mengambil tabungan dari yang sudah ada,” kata Rizki.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan publik secara menyeluruh.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






