Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2026 akan melebar hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026.

>>> BRI Danareksa Sekuritas Rekomendasikan Beli Saham ANTM dan TINS

Angka itu lebih tinggi dari target awal pemerintah yang sebesar 2,7 persen PDB dalam asumsi APBN 2026.

Realisasi defisit pada 2025 tercatat di level 2,9 persen PDB. Artinya, defisit tahun depan diperkirakan naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Tekanan Harga Minyak dan Subsidi BBM

OECD menyebut tekanan harga komoditas global menjadi faktor utama pelebaran defisit. Lonjakan harga minyak diperkirakan menambah defisit sebesar 0,6 persen PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM.

Hal itu terjadi jika pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. OECD mencatat pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk menjaga defisit di bawah pagu 3 persen PDB.

Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah kompensasi sebesar 0,3 persen PDB.

>>> Langkah BI dan Kemenkeu Jaga Stabilitas Rupiah Dinilai Komprehensif

Langkah itu mencakup pemangkasan belanja di sektor lain dan potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) bagi eksportir komoditas.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Dari sisi makroekonomi, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,7 persen pada 2026. Namun, laju ekonomi diperkirakan pulih ke 5,0 persen pada 2027.

Pelemahan pertumbuhan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan ketidakpastian kebijakan. Kondisi ini membebani konsumsi dan investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto diproyeksikan tidak memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan nasional karena melambatnya permintaan global untuk komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, inflasi diperkirakan naik ke 3,4 persen pada 2026.

>>> PT Mayora Indah Tbk Optimistis Dongkrak Kinerja Ekspor Tahun 2026

Kenaikan ini dipicu transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga domestik, meskipun pemerintah masih membekukan harga BBM bersubsidi.