Skema Ekspor Satu Pintu PT DSI Berpotensi Picu Risiko Kurs
Tantangan Operasional dan Logistik
Selain masalah kurs, kapasitas operasional badan usaha tersebut dalam mengatur ekspor juga dipertanyakan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).
Tantangan besar muncul dari banyaknya jumlah konsesi batu bara yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen mengungkapkan bahwa pemegang konsesi batu bara di lapangan tercatat lebih dari 800 konsesi.
Artinya, BUMN ekspor ini harus berkontrak dengan sekitar 800 perusahaan pemegang konsesi batu bara.
Ardhi menerangkan bahwa setiap pemilik konsesi menghasilkan karakteristik dan kualitas batu bara yang beragam.
Akibatnya, pengelompokan secara detail harus disiapkan agar pengiriman bisa sesuai dengan permintaan spesifik dari importir.
"Satu perusahaan bisa tiga atau empat jenis batu bara, karena produk alam dan ini pengaruh juga dari wilayah, jadi given langsung dari alam.
Dengan variasi yang begitu besar, bagaimana BUMN ekspor bisa meng-handle itu?" tanyanya.
Banyaknya titik konsesi juga akan berdampak langsung pada pengawasan pelabuhan yang menjadi lokasi ekspor masing-masing perusahaan.
Ardhi menyebutkan bahwa titik pelabuhan ekspor tersebut berbeda-beda dengan sistem kepemilikan yang bervariasi, jumlahnya bisa 200—300 titik.
Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta agar pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kontrak ekspor yang sudah berjalan dengan pembeli di luar negeri.
APBI menekankan pentingnya asas penghormatan terhadap kontrak eksisting.
Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani menyatakan bahwa area kontrak ekspor yang sudah terjalin memiliki eksposur risiko hukum dan komersial yang paling tinggi.
Hal ini membuat pemberian perlakuan khusus terhadap kontrak berjalan menjadi sangat krusial bagi pemerintah.
"Jadi sangat krusial bagi pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kontrak berjalan dan kontrak jangka panjang," katanya.
Kepastian hukum dibutuhkan agar semua kontrak yang telah disepakati sebelumnya tetap dihormati oleh pemerintah.
Pelaku usaha mengharapkan tidak ada intervensi, baik selama masa transisi maupun setelah regulasi ini diimplementasikan secara penuh.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






