Kemenkeu Catat Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Capai Rp123,8 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai nasional mencapai Rp123,8 triliun per 31 Mei 2026.
Angka tersebut setara dengan 36,8 persen dari target tahunan sebesar Rp336 triliun. Capaian ini didorong oleh pemulihan aktivitas manufaktur domestik.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026), Purbaya menyebutkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai sebelumnya tumbuh negatif, lalu mulai positif 0,6 persen pada April 2026 dan meningkat menjadi 0,7 persen pada Mei 2026.
Ia optimistis pertumbuhan akan semakin positif ke depannya.
Rincian Penerimaan dan Defisit APBN
Secara rinci, realisasi cukai hasil tembakau mencapai Rp90,4 triliun, tumbuh tipis 0,2 persen secara tahunan.
Bea masuk tercatat Rp21,5 triliun setelah tumbuh 9,7 persen berkat impor bahan baku.
Sementara itu, bea keluar meraup Rp11,9 triliun didorong oleh perbaikan harga minyak sawit mentah (CPO).
Data APBN 2026 menunjukkan defisit mencapai Rp180,4 triliun atau 0,7 persen dari PDB per Mei 2026.
Angka ini melonjak 763,2 persen dibandingkan Mei 2025 yang hanya Rp20,9 triliun.
Pembiayaan pemerintah telah berjalan Rp379,4 triliun, sementara keseimbangan primer surplus Rp58,6 triliun.
Peningkatan bea masuk yang bersumber dari pasokan bahan baku dan bahan penolong bagi industri dalam negeri tumbuh dominan sebesar 10,67 persen.
Menurut Purbaya, hal ini mencerminkan aktivitas manufaktur yang sedang meningkat.
"Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong ini menunjukkan memang aktivitas manufaktur sedang meningkat di sini.
Kalau enggak ini nggak akan tumbuh, jadi inline dengan angka ekonomi sedang tumbuh," ujarnya.
Digitalisasi Pengawasan untuk Cegah Kebocoran
Untuk mengamankan potensi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengembangkan sistem digitalisasi pengawasan produksi komoditas kena cukai.
Integrasi mesin penghitung otomatis ditargetkan beroperasi penuh dalam enam bulan ke depan. Purbaya menjelaskan bahwa sistem ini dapat mendeteksi kebocoran, salah peruntukan, dan salah personifikasi secara canggih.
Pemerintah memproyeksikan pengawasan digital ini mampu menjaga target pendapatan APBN jangka panjang sekaligus menciptakan transparansi bagi sektor industri manufaktur nasional.
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






