Pemerintah Sentralisasikan Ekspor Komoditas SDA Strategis Lewat BUMN
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 sebagai landasan hukum untuk memusatkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.
Regulasi yang memuat 10 pasal ini mengatur tata kelola ekspor, penetapan komoditas strategis, hingga mekanisme pelaksanaan ekspor melalui sistem satu pintu.
Komoditas Strategis Tahap Awal
Berdasarkan Pasal 2, tata kelola ekspor seluruh komoditas SDA strategis diatur oleh pemerintah dan akan dijalankan secara bertahap.
Pada tahap awal, komoditas yang masuk kategori SDA strategis meliputi batubara, kelapa sawit, serta ferro alloy atau paduan besi.
Penetapan untuk jenis komoditas lainnya akan diputuskan melalui rapat koordinasi pemerintah dan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri perdagangan.
Peran BUMN Ekspor
Pasal 3 menegaskan bahwa komoditas SDA strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik komoditas maupun perantara tunggal.
BUMN Ekspor memiliki wewenang penuh untuk menetapkan harga jual dan margin usaha dalam batas kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Saat ini, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang diproyeksikan menjadi pelaksana utama kebijakan ekspor satu pintu ini.
Instrumen Pengendalian dan Pengecualian
PP ini juga menetapkan instrumen tata kelola seperti pengendalian ekspor, verifikasi teknis, pengaturan pengangkutan, dan asuransi ekspor.
Namun, perusahaan yang memiliki kontrak khusus dengan pemerintah dapat dikecualikan, asalkan kontrak tersebut memuat ketentuan investasi, divestasi, serta pengolahan atau pemurnian di dalam negeri.
Kontrak penjualan yang sudah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 dan masih berlaku akan dievaluasi oleh BUMN Ekspor.
Pemberlakuan dan Integrasi Sistem
PP Nomor 24 Tahun 2026 resmi berlaku mulai 1 Juni 2026, dan seluruh ekspor komoditas SDA strategis wajib mengacu pada aturan ini.
Pemerintah akan mengevaluasi implementasi melalui rapat koordinasi dalam tiga bulan setelah regulasi berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat menetapkan batas waktu baru terkait pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor sebelum 31 Desember 2026.
Pelaku usaha wajib melaporkan dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan data tambahan melalui sistem yang terintegrasi dengan CEISA, SINSW, INATRADE, SiMoDIS, dan MOMS.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






