Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, BUMN Jadi Pelaksana Utama
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis pada Rabu (20/5).
Aturan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan domestik, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan nilai tambah, serta memastikan pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai negara demi kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam konsideran PP tersebut disebutkan bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah memandang restrukturisasi tata kelola ekspor komoditas strategis mendesak dilakukan untuk memprioritaskan kepentingan nasional.
Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, tata kelola ekspor akan diterapkan secara bertahap pada seluruh komoditas SDA strategis.
Pada tahap awal, kebijakan menyasar tiga komoditas utama: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Penambahan komoditas lain di masa mendatang dapat dilakukan melalui keputusan rapat koordinasi yang dipimpin menteri koordinator terkait.
Sistem baru ini menempatkan BUMN sebagai pemegang kendali tunggal atas aktivitas ekspor komoditas strategis.
Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa komoditas SDA strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.
Kewenangan menentukan harga jual komoditas strategis untuk pasar internasional kini berada di tangan BUMN yang ditunjuk.
Namun, kelonggaran diberikan bagi korporasi yang memiliki kontrak atau perjanjian khusus investasi dan hilirisasi dengan pemerintah.
Pemerintah memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026 bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan skema perdagangan ekspor mereka.
Apabila batas waktu tersebut terlampaui, hak ekspor sepenuhnya beralih menjadi hak eksklusif BUMN.
Dalam dokumen penjelasannya, pemerintah menyatakan regulasi ini merupakan wujud nyata mandat konstitusi bagi negara untuk mengelola langsung aset penting demi kemakmuran publik.
PP Nomor 24 Tahun 2026 mulai berlaku secara resmi pada 1 Juni 2026.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






