Investor Lepas Surat Utang Negara Akibat Rupiah Melemah Tajam
Selain faktor depresiasi rupiah, pasar juga mencemasi langkah Bank Indonesia yang kian agresif menambah porsi kepemilikan obligasi pemerintah.
Saat ini, otoritas moneter tersebut menguasai sekitar 27% dari total keseluruhan obligasi pemerintah Indonesia.
>>> NIM Perbankan Nasional Terus Menyusut, Industri Didorong Optimalkan Pendapatan Transaksi
Kebijakan bank sentral ini memicu beragam pandangan dari para pengelola dana global terkait arah likuiditas ke depan.
“Apa yang awalnya merupakan pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah berkembang menjadi bentuk pelonggaran kuantitatif (quantitative easing),” kata Rajeev De Mello, Manajer Portofolio Gama Asset Management SA, seperti dikutip Bloomberg News.
Menurutnya, para pelaku pasar saat ini membutuhkan kejelasan mengenai batas kestabilan kepemilikan obligasi oleh bank sentral.
Di sisi lain, ancaman perubahan profil kredit Indonesia turut memperlebar kecemasan di kalangan investor global.
Lembaga pemeringkat Moody's telah mengubah outlook profil kredit Indonesia menjadi negatif pada 5 Februari 2026, diikuti Fitch Ratings pada 4 Maret 2026.
Meski demikian, kedua lembaga tersebut masih mempertahankan posisi Indonesia dalam kelompok investment-grade.
Sementara itu, Standard & Poor's (S&P) terpantau masih menyematkan outlook stabil yang dipertahankan sejak tahun 2022 lalu.
Peringkat ini sangat krusial karena menentukan biaya penarikan utang negara serta minat dari para kreditur internasional.
Bagaimanapun, tidak semua pelaku pasar bersikap pesimis terhadap situasi makroekonomi domestik.
Sebagian investor masih melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia tetap menjanjikan di kisaran 5% dengan rasio utang yang relatif rendah.
Status Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia juga dinilai menjadi modal kuat untuk membalikkan tren negatif saat ini.
Namun, para manajer investasi global menegaskan perlunya jangkar fiskal yang kredibel serta independensi bank sentral yang transparan.
“Sangat sulit untuk mendapatkannya, tetapi sangat mudah untuk kehilangannya,” kata Shamaila Khan, Kepala Fixed Income Emerging Markets & Asia Pacific UBS Asset Management, seperti dikutip Bloomberg News.
>>> Marquinhos Hibur Gabriel Magalhaes Usai Gagal Penalti di Final Liga Champions
Dia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah berjalan sebelumnya harus dipertahankan sebagai fondasi utama dan tidak boleh dipertaruhkan oleh pemerintah.
Update Terbaru
Kisah Ibu Ragaia dari Pulau Arar: Renovasi Rumah dan Buka Akses Keuangan
Jumat / 05-06-2026, 16:04 WIB
Cara Cek PIP Juni 2026 Lewat HP Pakai NISN dan NIK
Jumat / 05-06-2026, 16:04 WIB
Indonesia Targetkan Impor Bijih Nikel 25 Juta Ton pada 2026
Jumat / 05-06-2026, 16:04 WIB
Arab Saudi Hapus Paket D Haji Mulai 2027, Layanan Disederhanakan
Jumat / 05-06-2026, 16:04 WIB
BPOM Siapkan Sistem Pelabelan Nutri Level Pangan Kemasan, Berlaku Juni 2026
Jumat / 05-06-2026, 16:02 WIB
Prabowo Ganti Kepala BGN Usai Mantan Pejabat Jadi Tersangka Korupsi
Jumat / 05-06-2026, 16:02 WIB
Sony Santa Monica Siapkan God of War Laufey Eksklusif PS5
Jumat / 05-06-2026, 16:01 WIB
Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, BUMN Jadi Pelaksana Utama
Jumat / 05-06-2026, 16:00 WIB
Penjualan Kendaraan Naik 12,5%, Dorong Pertumbuhan Asuransi Otomotif
Jumat / 05-06-2026, 16:00 WIB
Kementerian ESDM Genjot Produksi Migas untuk Redam Dampak Pelemahan Rupiah
Jumat / 05-06-2026, 16:00 WIB
OJK Catat Premi Asuransi Jiwa Tumbuh Jadi Rp 62,58 Triliun per April 2026
Jumat / 05-06-2026, 16:00 WIB
Mercedes-AMG CLE Facelift Tertangkap Kamera, V8 577 HP Siap Hadir
Jumat / 05-06-2026, 15:57 WIB
Amerika Serikat Siapkan Operasi Pengamanan Super Kompleks demi Piala Dunia 2026
Jumat / 05-06-2026, 15:57 WIB
FIFA Ubah Format Seremoni Sebelum Pertandingan Piala Dunia 2026
Jumat / 05-06-2026, 15:56 WIB






