Investor Lepas Surat Utang Negara Akibat Rupiah Melemah Tajam
Selain faktor depresiasi rupiah, pasar juga mencemasi langkah Bank Indonesia yang kian agresif menambah porsi kepemilikan obligasi pemerintah.
Saat ini, otoritas moneter tersebut menguasai sekitar 27% dari total keseluruhan obligasi pemerintah Indonesia.
Kebijakan bank sentral ini memicu beragam pandangan dari para pengelola dana global terkait arah likuiditas ke depan.
“Apa yang awalnya merupakan pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah berkembang menjadi bentuk pelonggaran kuantitatif (quantitative easing),” kata Rajeev De Mello, Manajer Portofolio Gama Asset Management SA, seperti dikutip Bloomberg News.
Menurutnya, para pelaku pasar saat ini membutuhkan kejelasan mengenai batas kestabilan kepemilikan obligasi oleh bank sentral.
Di sisi lain, ancaman perubahan profil kredit Indonesia turut memperlebar kecemasan di kalangan investor global.
Lembaga pemeringkat Moody's telah mengubah outlook profil kredit Indonesia menjadi negatif pada 5 Februari 2026, diikuti Fitch Ratings pada 4 Maret 2026.
Meski demikian, kedua lembaga tersebut masih mempertahankan posisi Indonesia dalam kelompok investment-grade.
Sementara itu, Standard & Poor's (S&P) terpantau masih menyematkan outlook stabil yang dipertahankan sejak tahun 2022 lalu.
Peringkat ini sangat krusial karena menentukan biaya penarikan utang negara serta minat dari para kreditur internasional.
Bagaimanapun, tidak semua pelaku pasar bersikap pesimis terhadap situasi makroekonomi domestik.
Sebagian investor masih melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia tetap menjanjikan di kisaran 5% dengan rasio utang yang relatif rendah.
Status Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia juga dinilai menjadi modal kuat untuk membalikkan tren negatif saat ini.
Namun, para manajer investasi global menegaskan perlunya jangkar fiskal yang kredibel serta independensi bank sentral yang transparan.
“Sangat sulit untuk mendapatkannya, tetapi sangat mudah untuk kehilangannya,” kata Shamaila Khan, Kepala Fixed Income Emerging Markets & Asia Pacific UBS Asset Management, seperti dikutip Bloomberg News.
Dia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah berjalan sebelumnya harus dipertahankan sebagai fondasi utama dan tidak boleh dipertaruhkan oleh pemerintah.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






