Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik Suryati Deyang menuai reaksi dari para ekonom.

Mereka menilai kebijakan ini bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

>>> Kawinkan Gelar Juara, Basket SMP ABBS Borong Podium Liga Solo Junior 2026

Pemerintah didorong segera melakukan pembenahan besar-besaran pada tata kelola dan sistem manajemen anggaran. Hal ini diperlukan agar program strategis tersebut berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Evaluasi Menyeluruh Terhadap Tata Kelola BGN

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, memberikan pandangan kritis terkait pergantian pimpinan BGN. Menurutnya, kesuksesan program MBG tidak hanya bergantung pada sosok individu yang memimpin.

Noval menegaskan bahwa pergantian figur tidak akan membawa perubahan signifikan jika pola manajemen masih kurang profesional. Sistem pengelolaan yang buruk hanya akan mengulang permasalahan yang sudah ada.

Ia menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara.

Beberapa prinsip yang perlu diterapkan antara lain cost efficiency, cost effectiveness, pengawasan ketat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pelibatan pelaku usaha serta petani lokal dalam rantai pasok.

Penerapan poin-poin tersebut diharapkan memperbaiki kinerja lembaga dalam menyalurkan bantuan gizi. Pengelolaan yang transparan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah ini.

Sorotan Terhadap Alokasi Anggaran yang Kurang Efisien

Noval mengungkapkan kekhawatiran terhadap sejumlah pengeluaran BGN yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program.

Beberapa pos belanja menjadi sorotan publik karena dianggap tidak memberikan nilai tambah bagi pemenuhan gizi.

Salah satu poin yang dikritik adalah penggunaan anggaran besar untuk jasa penyelenggara acara (event organizer) yang mencapai lebih dari Rp100 miliar.