Potensi Pajak Raksasa Teknologi 2026 Belum Maksimal, Ekonomi RI Merugi?
Ketimpangan Antara Pelaku Lokal dan Platform Global
Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyuarakan perlunya aturan tegas tanpa memandang asal negara perusahaan.
Ia menegaskan setiap platform dari Amerika, China, maupun negara lain wajib tunduk pada hukum perpajakan Indonesia.
Selama ini terdapat ketimpangan beban yang mencolok antara pengusaha dalam negeri dan raksasa digital global.
Pelaku usaha lokal harus mematuhi regulasi ketat, membangun infrastruktur fisik, hingga menyediakan lapangan kerja sambil membayar pajak penuh.
Di sisi lain, platform global seringkali hanya berkontribusi lewat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bebannya diteruskan kepada konsumen.
Harris menilai kondisi ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang menjadi sumber keuntungan utama perusahaan tersebut.
Perbandingan beban operasional antara pelaku usaha lokal dan platform global:
- Pelaku Usaha Lokal: PPh Badan, PPN, dan pajak daerah lainnya; membangun kantor fisik dan jaringan; menyerap banyak tenaga kerja lokal; tunduk penuh pada aturan hukum nasional.
- Platform Digital Global: Dominan PPN (sering dibebankan ke pengguna); layanan berbasis awan tanpa kantor fisik wajib; penyerapan tenaga kerja lokal sangat terbatas; sering memanfaatkan celah hukum lintas negara.
Indonesia dianggap memiliki posisi tawar yang kuat untuk memaksakan kebijakan ini karena jumlah penggunanya yang masif.
Menciptakan Ekosistem Digital yang Berdaulat
Selain soal uang, kedaulatan digital juga menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Harris Turino menyarankan agar kebijakan lokalisasi data diperkuat demi melindungi kepentingan nasional.
Sejalan dengan itu, Reza Adityan dari Kementerian PPN/Bappenas menyatakan tujuan utama regulasi adalah menciptakan arena bermain yang setara.
Kebijakan digital harus merangkul seluruh ekosistem, mulai dari kreator film hingga rumah produksi lokal.
Reza menambahkan bahwa penempatan data di dalam negeri akan mempermudah pengawasan dan tata kelola industri.
Dengan data yang transparan, pemerintah bisa memastikan setiap rupiah yang dihasilkan di Indonesia juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Diskusi mengenai masa depan industri OTT ini menjadi relevan mengingat ekonomi digital Indonesia diprediksi terus tumbuh.
Melalui koordinasi antara DPR, pemerintah, dan akademisi, diharapkan muncul kebijakan yang mengamankan kepentingan ekonomi nasional secara jangka panjang.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






