Tunggak Pajak Rp300 Juta, Rekening Perusahaan Energi Diblokir KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak yang lalai. Sebuah perusahaan energi, PT EFI, resmi terkena sanksi pemblokiran rekening bank.
Tindakan ini dilakukan karena perusahaan tersebut masih memiliki tunggakan pajak dari tahun 2023. Nilai utang pajak yang belum dilunasi mencapai sekitar Rp300 juta.
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian KPP Madya Dua Semarang, Nanda Andito, menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan bagian dari gerakan penagihan pajak serentak.
Aksi kolektif ini dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.
Nanda memaparkan alur penagihan dimulai dengan pemblokiran rekening. Jika utang tidak dibayar, petugas akan melanjutkan ke penyitaan aset perusahaan.
Apabila kewajiban masih belum diselesaikan setelah penyitaan, aset akan masuk ke tahap lelang. Hasil lelang digunakan untuk menutupi tunggakan pajak kepada negara.
Nanda menegaskan bahwa penagihan aktif ini penting untuk menjunjung keadilan. Hal ini bagi wajib pajak lain yang sudah disiplin membayar pajak.
Dasar Hukum dan Prosedur Penagihan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU 19/2000, penyitaan adalah tindakan resmi Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Tujuannya menguasai barang milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang.
JSPN melakukan penelusuran mendalam terhadap aset wajib pajak. Fokusnya menemukan barang yang memenuhi syarat untuk disita.
Jenis harta yang dapat disita meliputi barang bergerak seperti kendaraan dan perhiasan. Juga aset keuangan seperti deposito, tabungan, dan giro.
Instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan penyertaan modal juga bisa disita. Harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan kapal dengan kapasitas tertentu.
Piutang usaha atau tagihan kepada pihak ketiga juga termasuk objek sita. Hal ini menunjukkan luasnya wewenang negara dalam mengamankan piutang pajak.
JSPN Abiyanto menjelaskan petugas membawa surat perintah untuk penyegelan atau penyitaan. Seluruh proses dicatat dalam berita acara pelaksanaan sita.
Abiyanto mengklarifikasi bahwa pemblokiran bukan tindakan mendadak. DJP selalu memprioritaskan pendekatan persuasif sebelum penagihan aktif.
Jika pendekatan awal tidak direspons, barulah instrumen penegakan hukum dijalankan. Selain pemblokiran, ada instrumen lebih berat seperti pencegahan bepergian ke luar negeri atau penyanderaan (gijzeling).
Semua langkah berlandaskan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kasus PT EFI diharapkan menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk disiplin membayar pajak.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






