Daftar Lengkap Penghasilan BUT yang Bebas Branch Profit Tax Terbaru 2026
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi PPh badan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia pada dasarnya menjadi objek PPh Pasal 26 ayat (4) atau branch profit tax (BPT).
Tarif standar BPT adalah 20 persen, namun dapat lebih rendah jika ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Meski demikian, ada pengecualian jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh.
Skema Investasi untuk Bebas BPT
Pemerintah mengakui empat skema penanaman modal agar BUT bisa mendapatkan pengecualian BPT. Pertama, menjadi pendiri atau peserta pendiri dengan menyertakan modal pada perusahaan baru di Indonesia.
Kedua, melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia. Ketiga, membeli aktiva tetap yang langsung menunjang operasional BUT.
Keempat, investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud untuk mendukung kegiatan usaha BUT. Implementasi teknis diatur dalam PMK Nomor 14/2011.
Syarat Administratif Wajib
Selain memilih skema investasi, BUT harus memenuhi dua syarat administratif. Pertama, realisasi investasi wajib dilaksanakan paling lambat akhir tahun pajak berikutnya setelah penghasilan diperoleh.
Kedua, BUT harus mengirimkan pemberitahuan tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemberitahuan itu memuat bentuk modal, bukti realisasi investasi, dan saat mulai berproduksi bagi perusahaan baru.
Saat ini pelaporan dilakukan secara digital melalui lampiran L12-B pada SPT Tahunan PPh Badan menggunakan sistem coretax. Hal ini memudahkan dokumentasi dan sinkronisasi data dengan DJP.
Kepatuhan terhadap syarat umum saja tidak cukup. Ada pula syarat khusus sesuai jenis penanaman kembali yang dipilih.
Bagi pengelola BUT, memahami detail teknis ini penting agar tidak terjadi kesalahan pelaporan. Kesalahan administratif dapat membatalkan hak pengecualian pajak.
Pemerintah terus memperbarui aturan perpajakan untuk menciptakan iklim investasi kondusif. Di tahun 2026, DJP juga memberikan literasi penyetoran BPT secara elektronik sebagai bagian transformasi digital.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






