Sengkarut Regulasi Impor Menjerat Industri Pelayaran Nasional
Secara makro ekonomi, pembengkakan ongkos logistik ini memaksa pengusaha membakar lebih banyak bahan bakar minyak (BBM) akibat waktu tunggu kapal yang lama.
Hal ini memicu denda keterlambatan (demurrage), hingga terpaksa mengalihkan rute evakuasi kargo ke pelabuhan alternatif yang lebih jauh sehingga menambah ongkos transportasi darat.
Tidak hanya merugikan sektor riil, kemacetan jalur antrean truk kontainer yang mengular keluar-masuk pelabuhan berimbas pada kemacetan jalan tol dalam kota Jakarta.
“Polusi udara meningkat dikarenakan ratusan truk yang tertahan dalam kondisi mesin menyala (idling) memperburuk kualitas udara di sekitar kawasan pelabuhan,” tuturnya.
Perubahan Regulasi yang Kontroversial
Revitriyoso menguraikan, akar masalah bermula dari Permendag No. 36 Tahun 2023 yang menggeser pengawasan dari post-border ke border serta mewajibkan dokumen tambahan berupa Pertimbangan Teknis (Pertek) dan Laporan Surveyor (LS) berdasarkan Pasal 20, 21, dan 24.
Aturan ini dinilai terlalu mencekik aliran barang di gerbang masuk.
Pemerintah kemudian merespons dengan merilis aturan relaksasi lewat Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang menghapus syarat Pertek dari Kementerian Perindustrian.
Namun, kebijakan ini dinilai terlampau ekstrem ke arah sebaliknya.
Seluruh barang impor seperti besi, baja, tekstil, dan elektronik yang sempat tertahan diizinkan keluar hanya dengan melampirkan LS.
Dampaknya, pasar domestik seketika kebanjiran produk impor jadi yang memicu kebangkrutan industri lokal dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Situasi kian diperkeruh dengan hadirnya Permendag Nomor 16 Tahun 2025 sebagai aturan payung terbaru.
Deregulasi pengawasan Larangan dan Pembatasan (Lartas) pada Pasal 93 aturan anyar ini langsung menuai kritik tajam, salah satunya dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






