Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan signifikan. Angka IPR wilayah itu melonjak menjadi 13,2.

Angka tersebut terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

>>> Ry Hyori Raih Beasiswa Pelatihan Idol K-Pop di SM Universe Singapura

Pada 2022, IPR Kalsel berada di angka 10,2, lalu naik menjadi 10,8 pada 2023, dan mencapai 12,1 pada 2024.

Kenaikan ini menempatkan Kalimantan Selatan jauh di atas rata-rata IPR Nasional yang sebesar 10,1. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Diskusi BNPT dan FKPT Bahas Tren Radikalisme

Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum diskusi.

Acara bertajuk "Membedah Tren Potensi Radikalisme di Bumi Lambung Mangkurat" digelar secara daring.

Diskusi dihadiri jajaran pengurus FKPT Kalsel, perwakilan perguruan tinggi, TNI/Polri, BINDA, Korem 101/Ant, Satgaswil Kalsel, Densus 88 AT, Kementerian Agama, Kesbangpol, Ikasba, dan Dinas Pendidikan dari berbagai kabupaten/kota.

>>> 5 Film Paling Ditunggu Pertengahan 2026: Colony hingga Spider-Man

Direktur Pencegahan BNPT RI, Sigit Karyadi, menyoroti peran vital platform digital. Kelompok ekstremis aktif memanfaatkan ruang siber untuk propaganda, indoktrinasi, dan rekrutmen anggota baru yang menyasar generasi muda.

"Ekstremisme dengan menggunakan ruang medsos hingga menormalisasi kekerasan yang berujung pada aksi terorisme," kata Sigit Karyadi.

Tim Review BNPT RI, Lilik Purwandi, memaparkan kelompok masyarakat paling rentan. Mereka adalah kaum perempuan, generasi Z, masyarakat urban, dan pengguna internet aktif termasuk anak-anak.

Sebagai langkah mitigasi, BNPT merumuskan instrumen pertahanan sosial dari internal masyarakat.

>>> Fuji Tolak Mediasi, Mantan Admin Jadi Tersangka Penggelapan Dana Rp 1 Miliar

Strategi penguatan daya tangkal meliputi optimalisasi kearifan lokal, pola pengasuhan dan pendidikan keluarga, penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan literasi digital, dan penerapan moderasi beragama.