Hasanuddin yang akrab disapa Hamas memaparkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai tindakan preventif kelembagaan.

"Jangan sampai kita sudah jalan, ternyata nanti di sana juga bagaimana. Jadi mungkin minta arahan barangkali," kata Hasanuddin.

Politikus Partai Golkar ini menyatakan masukan dari Kemendagri tetap harus melalui mekanisme penyaringan internal DPRD Kaltim.

"Nanti dari sana barangkali kita masukkan di Banmus," ucap Hasanuddin.

Guliran hak angket ini beriringan dengan tensi politik yang memanas di Samarinda.

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar "Aksi Damai 215" pada Kamis, 21 Mei 2026 di depan kantor gubernur.

Demonstran menuntut Gubernur Rudy Mas'ud mundur atas dugaan penyimpangan anggaran operasional.

Tuntutan itu termasuk pengadaan mobil dinas mewah Rp8,5 miliar dan biaya laundry Rp450 juta per tahun.

Massa menilai anggaran Pemprov Kaltim terlalu fantastis dan tidak efisien bagi kepentingan publik.

>>> Pertama Kali ke Jatim Park 1? Ini Hal yang Harus Diketahui!

Menanggapi unjuk rasa, Gubernur Rudy Mas'ud memanggil 30 orang perwakilan massa aksi untuk dialog langsung di ruang kerjanya.

Namun, Staf Ahli Gubernur Kaltim Sudarno membela Rudy Mas'ud melalui unggahan video di Instagram @ajmgrup_ig.

"Jangan berani menghina keluarga Doktor Haji Rudy Mas'ud, karena istri beliau Syarifah Suraidah adalah cucu Nabi Muhammad," kata Sudarno.

Sudarno juga membandingkan aktivitas personal gubernur dengan para pengkritiknya.

"Dan beliau kalau dengar azan langsung salat ke masjid, enggak kayak kalian yang belum tentu salat," sambung Sudarno.

Pernyataan itu memicu polemik di media sosial karena dianggap menggunakan sentimen keagamaan sebagai tameng atas kritik kebijakan.

Aksi unjuk rasa juga menyeret nama Wali Kota Samarinda Andi Harun.