Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri terhadap pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang tengah dibahas dalam RUU tentang Satu Data Indonesia.

Ia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan data dan pelayanan publik.

>>> Eks Timnas Prancis Wanti-wanti Les Bleus Jelang Lawan Maroko

Salah satu sistem yang dimiliki adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Tito memastikan data kependudukan dalam SIAK terus diperbarui secara dinamis seiring peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari.

"Data yang bergerak dinamis setiap hari, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang berganti pekerjaan, kemudian juga ada yang menikah, ada yang cerai dan lain-lain itu otomatis di-input tiap hari," ujar Tito dalam Raker dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Selain SIAK, Kemendagri juga mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel).

Berbagai sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data hingga tingkat desa.

>>> GTA 6 Terancam Denda Rp500 Miliar di Australia Jika Tak Patuhi Aturan Verifikasi Usia

Mendagri menyampaikan bahwa integrasi data lintas kementerian dan lembaga selama ini telah berjalan melalui kerja sama.

Karena itu, Kemendagri siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimilikinya ke dalam platform Satu Data Indonesia yang akan dikembangkan pemerintah.

"Prinsip posisi dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi," ujarnya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam implementasi Satu Data Indonesia.

Menurutnya, kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan keamanan siber harus diperkuat agar sistem berjalan optimal sekaligus melindungi data pribadi masyarakat.

>>> Daoko Rilis Video Musik "TACTIC" untuk Opening That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4 Part 2

"Kalau pengelolaan data tidak mampu untuk dijaga dan kemudian itu jatuh ke tangan publik atau data yang bersifat tidak bisa di-share tapi kemudian bisa dijebol, itu mengandung risiko hukum," jelas Tito.