Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menggenjot proyek konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan menghemat devisa negara.

>>> Chery Q Resmi Diperkenalkan, SUV Listrik Kompak untuk Anak Muda

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026).

Program konversi ini akan disinergikan dengan berbagai inisiatif ramah lingkungan lainnya untuk menjaga pasokan energi di masa depan.

Pemerintah akan mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai penopang utama elektrifikasi. Salah satu langkah konkret adalah percepatan produksi listrik dari tenaga surya.

"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 GW dari tenaga surya, dalam tiga tahun ini," ujar Prabowo.

"Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke listrik.

Insha Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa," kata Prabowo.

>>> Volvo Indonesia Optimistis Jual SUV Listrik Mewah Meski Rupiah Melemah

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk mengonversi hingga 120 juta unit sepeda motor bensin menjadi motor listrik.

Target ini mencerminkan rencana transformasi armada roda dua secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Program konversi ini menghadirkan tantangan baru bagi industri otomotif domestik. Kesiapan infrastruktur pengisian daya dan rantai pasok komponen lokal masih perlu dipercepat.

Meski demikian, komitmen kuat dari pemerintah diharapkan dapat mendorong regulasi teknis bagi para pemangku kepentingan.

Program ini memicu tantangan baru bagi sektor industri otomotif domestik.

>>> KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Lelang Toyota Alphard Rp 99 Juta

Kesiapan infrastruktur pengisian daya serta rantai pasok komponen lokal masih memerlukan percepatan, meskipun komitmen kuat dari pemerintah diharapkan mampu mendorong regulasi teknis para pemangku kepentingan.