>>> Soal Mandatori B50, Pemerintah Diminta Tak Terburu-Buru

Kenaikan biaya tersebut dikhawatirkan tidak hanya memukul industri keramik, tetapi juga merembet ke sektor tekstil hingga industri padat karya lainnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan koordinasi antara DPR dan pemerintah akan terus dilakukan agar langkah mitigasi berjalan efektif.

"Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh (Wakil Ketua DPR RI) Pak Cucun Samsurijal," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan Satgas Mitigasi PHK nantinya akan memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta penyebabnya.

Mulai dari persoalan pasokan energi, penurunan permintaan pasar, hingga konflik internal manajemen perusahaan akan menjadi fokus pemantauan.

Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan satgas dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi ancaman PHK sejak dini.

"Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK," ujar Prasetyo.

Melalui pembentukan satgas tersebut, DPR berharap penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak lagi dilakukan setelah PHK terjadi.

>>> 3 Peserta Latihan Militer Kopdes Merah Putih Meninggal, KSP Dudung Bantah Ada Kelalaian

Fokus utama pemerintah kini adalah mencegah gelombang PHK sedini mungkin sekaligus menjaga agar lapangan kerja tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.