RUU Pemilu Dikebut Komisi II DPR Saat Reses Sambil Kaji Pasal Gibran
Selasa / 20-10-2026, 08:14 WIB
Komisi II DPR berencana menggelar rapat pembahasan RUU Pemilu pekan depan meski masih masa reses, sekaligus menyoroti polemik Pasal Gibran.
Selasa / 20-10-2026, 08:14 WIB
Komisi II DPR berencana menggelar rapat pembahasan RUU Pemilu pekan depan meski masih masa reses, sekaligus menyoroti polemik Pasal Gibran.
Minggu / 18-10-2026, 17:49 WIB
Ahmad Doli Kurnia membeberkan kronologi kemunculan pasal yang dikaitkan dengan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam aturan KPU.
Sabtu / 17-10-2026, 19:56 WIB
Denny Indrayana menanggapi pernyataan Jokowi soal operasi politik di balik polemik ijazah, menyebut cawe-cawe justru dilakukan demi meloloskan Gibran.
Kamis / 15-10-2026, 16:42 WIB
Komisi Pemilihan Umum siap menghadapi sidang DKPP untuk menjelaskan seluruh prosedur hukum penyusunan PKPU yang dikaitkan dengan syarat Gibran.
Rabu / 14-10-2026, 09:23 WIB
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran tidak bisa dijadikan alasan pemakzulan wakil presiden.
Selasa / 13-10-2026, 23:35 WIB
Denny Indrayana dan Refly Harun menemui Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung untuk membahas tindak lanjut putusan MK soal syarat pendidikan Gibran.
Selasa / 13-10-2026, 13:49 WIB
Politikus Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapatkan keuntungan besar jika DPR membentuk pansus terkait ijazahnya.
Selasa / 13-10-2026, 07:35 WIB
DPP PAN masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar berfokus pada kepentingan bangsa.
Selasa / 13-10-2026, 02:00 WIB
Fraksi Partai Golkar di DPR menerima aspirasi Aliansi Kolektif Sipil untuk mendorong hak angket terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran.
Senin / 12-10-2026, 22:00 WIB
Aliansi Kolektif Sipil mendatangi sejumlah fraksi di DPR RI untuk menuntut pengusulan hak angket terkait persoalan ijazah Gibran.
Senin / 12-10-2026, 18:49 WIB
Ahmad Doli Kurnia menantang KPU untuk membuka data terkait dugaan penyelundupan pasal PKPU yang diduga untuk meloloskan Gibran di Pilpres 2024.
Senin / 12-10-2026, 18:14 WIB
DPR mengklaim memiliki bukti dan rekaman video terkait Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dinilai sebagai aturan selundupan.