Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan kesiapannya untuk menghadapi persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Langkah tersebut merespons aduan yang dilayangkan kepada lembaga penyelenggara pemilu terkait dugaan aturan selundupan dalam regulasi teknis.

Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa pihaknya selalu menghormati setiap proses persidangan yang bergulir di DKPP.

Ia memastikan seluruh tahapan legal drafting rancangan peraturan telah mengikuti prosedur baku yang berlaku.

Dalam persidangan mendatang, KPU berencana membeberkan secara rinci seluruh proses pembentukan regulasi tersebut kepada majelis pemeriksa.

Regulasi yang dipersoalkan merupakan ketentuan mengenai syarat kelulusan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Aturan tersebut memuat pengecualian dokumen bukti kelulusan bagi kandidat yang memiliki ijazah perguruan tinggi.

Pengecualian itu ditujukan khusus bagi bakal calon yang tidak mempunyai dokumen kelulusan sekolah menengah dari luar negeri.

Pasal kontroversial itu sempat menjadi perbincangan dalam permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon sebelumnya menduga ketentuan tersebut sengaja dimasukkan untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Hingga kini, DKPP tercatat telah menerima lima aduan resmi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.