Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menantang pihak Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan buka-bukaan.

Tantangan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelundupan pasal yang disinyalir disiapkan demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka.

Pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 18 ayat (3) di dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan itu mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon presiden atau wakil presiden dari sekolah asing.

Doli menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan kepada publik mengenai dokumen yang dianggap telah diselundupkan tersebut.

Dia mengaku sudah meminta pimpinan Komisi II DPR untuk mengadakan rapat resmi guna membahas polemik ini.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga dinilai bisa dihadirkan langsung dalam agenda rapat tersebut.

Menurut Doli, pasal tersebut tidak pernah dibahas dalam rangkaian rapat antara KPU dan Komisi II DPR.

Di sisi lain, pihak KPU telah memberikan bantahan resmi atas tudingan penyelundupan aturan pencalonan tersebut.

Anggota KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa norma itu sudah dibahas dalam konsinyering sebelum Rapat Dengar Pendapat.