Partai Golkar secara resmi menerima kunjungan Aliansi Kolektif Sipil atau AKSI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 12 Oktober 2026.

Audiensi tersebut digelar untuk menyampaikan tuntutan agar DPR menggunakan hak angket terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia hadir untuk menerima langsung berbagai aspirasi serta masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut.

Doli menyatakan bahwa seluruh masukan yang telah diterima akan segera diteruskan kepada pimpinan fraksi serta jajaran pengurus partai.

Dalam pertemuan itu, AKSI menyuarakan empat tuntutan utama termasuk permintaan agar parlemen memanggil pihak terkait untuk menguji persoalan pencalonan.

Selain itu, perwakilan akademisi dan organisasi yang hadir juga meminta agar Gibran mempertimbangkan langkah pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Akademisi UNJ Ubedilah Badrun yang turut hadir menilai bahwa parlemen merupakan jalur konstitusional yang tepat pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ubedilah, mekanisme di parlemen dapat berlanjut ke tahap Hak Menyatakan Pendapat yang berpotensi berujung pada proses pergantian pimpinan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyoroti fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan majelis tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat luar negeri yang disetarakan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya sempat menerbitkan surat keterangan penyetaraan atas dokumen yang berasal dari UTS Insearch Sydney.

Gibran Rakabuming Raka sendiri sempat memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikan yang dialamatkan kepada dirinya beberapa waktu lalu.

Gibran menegaskan bahwa dirinya mustahil dapat melanjutkan kuliah tingkat strata satu di Singapura jika tidak lulus dari jenjang sekolah menengah atas.