Ijazah Gibran Diserahkan ke DPR, Pakar Nilai Potensi Pemakzulan
Rabu / 07-10-2026, 14:21 WIB
Mahkamah Konstitusi menyerahkan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka ke DPR usai tidak menerima permohonan pemohon dalam sengketa pemilu.
Rabu / 07-10-2026, 14:21 WIB
Mahkamah Konstitusi menyerahkan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka ke DPR usai tidak menerima permohonan pemohon dalam sengketa pemilu.
Rabu / 07-10-2026, 10:56 WIB
Almas Tsaqibbirru meminta DPR RI segera memulai proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah.
Rabu / 07-10-2026, 07:28 WIB
Almas Tsaqibbirru menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu perdebatan berkepanjangan.
Selasa / 06-10-2026, 20:35 WIB
Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pembacaan putusan perkara terkait syarat ijazah Wapres Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 pada Selasa malam.
Selasa / 06-10-2026, 19:56 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan menghormati seluruh proses hukum di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Senin / 05-10-2026, 20:00 WIB
Dewan Pimpinan Pusat PDIP meminta agar nama Puan Maharani tidak diseret dalam isu gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.
Minggu / 04-10-2026, 17:35 WIB
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemeriksaan administrasi laporan terhadap hakim Saldi Isra dan Arsul Sani terkait pengusiran ahli.
Minggu / 04-10-2026, 01:49 WIB
Mahkamah Konstitusi mendalami dokumen pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sementara rencana pelaporan ke Bareskrim Polri mengalami penundaan.
Sabtu / 03-10-2026, 14:07 WIB
Sidang PHPU Gibran di Mahkamah Konstitusi mengungkap fakta seputar surat penyetaraan pendidikan dan dokumen dari KBRI Singapura serta Australia.
Jumat / 02-10-2026, 21:56 WIB
Ahli hukum tata negara dari pihak Gibran melaporkan Hakim MK Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK setelah diminta meninggalkan ruang sidang.
Kamis / 01-10-2026, 11:14 WIB
Mantan Komisioner KPU menyatakan lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh menolak surat keterangan penyetaraan namun tetap wajib memverifikasinya.
Kamis / 01-10-2026, 01:49 WIB
Pakar hukum tata negara menyebut gugatan Denny Indrayana dan pemohon lain menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi menuntaskan persoalan konstitusional.