Gugatan terhadap syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pihak dianggap sebagai momen penting bagi Mahkamah Konstitusi.

Langkah tersebut dinilai memberi peluang bagi lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang timbul sejak dikeluarkannya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa penanganan perkara ini menunjukkan MK mulai mempertimbangkan aspek kepentingan konstitusional.

Menurutnya, keputusan MK untuk melanjutkan perkara hingga tahap pembuktian memperlihatkan sikap melampaui batas formalitas semata.

Zainal menganggap proses pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melunasi utang masa lalu dari putusan sebelumnya.

Sejumlah pemohon yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi turut meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.

Para pemohon menilai bahwa syarat pendidikan yang tercantum dalam undang-undang pemilu bersifat wajib dipenuhi secara sah sejak pendaftaran.

Selain itu, permohonan tersebut juga mencakup permintaan pembatalan penetapan calon serta peninjauan kembali atas proses pelantikan wakil presiden.