Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia membeberkan kronologi kemunculan pasal yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam regulasi KPU.

Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 dan menjadi bahan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Penelusuran Dokumen Pembahasan

Doli mengaku langsung menelusuri arsip dan dokumen pembahasan setelah istilah penyelundupan pasal mencuat di persidangan.

Ia bersama sekretariat Komisi II DPR memeriksa ulang seluruh tahapan rapat yang sempat dilakukan bersama pihak KPU.

Berdasarkan penelusurannya, pembahasan awal regulasi itu dilakukan dalam dua tahap yang berbeda pada September dan Oktober.

Namun, ia tidak menemukan pembahasan mengenai ketentuan tersebut dalam dokumen rapat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan.

Temuan Surat Susulan KPU

Doli kemudian meminta staf memeriksa surat permohonan konsultasi susulan yang dikirimkan oleh pihak KPU menjelang jadwal rapat.

Dalam surat susulan tersebut, terdapat penambahan draf baru yang memuat pasal kontroversial yang dipermasalahkan para pemohon.

Meski dokumen fisik surat tersebut belum ditemukan di sekretariat, salinannya justru diperoleh langsung dari pihak KPU.

Ia juga mengonfirmasi materi rapat kepada kelompok masyarakat sipil yang menyatakan draf yang mereka miliki sesuai dengan pengajuan awal.