Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dijadikan dasar untuk pemakzulan.

Pemerintah dari unsur eksekutif menegaskan sikap untuk menghormati lembaga kekuasaan kehakiman.

Syahganda menyampaikan bahwa kekuasaan yudikatif sudah menetapkan ketentuan terkait posisi presiden dan wakil presiden.

Pemerintah pusat terus memantau dinamika yang terjadi di tengah masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Perkembangan kasus ini dinilai bisa berlanjut melalui jalur politik maupun jalur hukum.

Pemerintah saat ini masih menunggu langkah atau sikap dari lembaga negara lainnya di luar eksekutif.

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada otoritas rumpun kehakiman.

Langkah ini diambil untuk memastikan pemerintah tidak melakukan intervensi hukum kepada pihak yudikatif.

Sebelumnya, keabsahan dokumen syarat pendidikan Gibran sempat dipersoalkan oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Isu ini kemudian bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat melalui usulan pembentukan panitia khusus dari Fraksi PKB.

Selain itu, Aliansi Kolektif Sipil juga mendatangi parlemen untuk mengusulkan penggunaan hak angket.