Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan skema baru dalam penyaluran anggaran negara melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian besar dana dikirim langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp 268 triliun, sekitar 93 persen atau kurang lebih Rp 240 triliun mengalir langsung ke daerah di seluruh Indonesia. Dana tersebut berputar dari Sabang sampai Merauke melalui jaringan SPPG.

“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap per 12 hari SPPG menerima sekitar Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Perputaran Dana Capai Rp 36 Triliun

Dadan menyebutkan hingga saat ini dana yang telah beredar melalui skema tersebut mencapai sekitar Rp 36 triliun. Besarnya perputaran uang dinilai menjadi penggerak ekonomi yang signifikan karena tersebar merata di berbagai wilayah.

Besaran dana yang beredar di suatu daerah bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi. Semakin banyak unit layanan, semakin besar pula nilai dana yang mengalir di wilayah tersebut.

Dorong Serapan Produk Lokal dan NTP

Menurut Dadan, kebijakan ini turut memberikan kepastian pasar bagi produk-produk lokal. Dalam program MBG, hasil produksi daerah dijamin penyerapannya sehingga petani dan pelaku usaha memperoleh pasar yang lebih stabil.

“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.