Komdigi Jelaskan Alasan Kuota Internet Hangus dan Dampaknya bagi Pelanggan
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan terkait kebijakan sisa kuota internet yang tidak dapat diperpanjang ke periode berikutnya atau hangus setelah masa aktif berakhir.
Penegasan itu disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menyebut pengaturan masa berlaku kuota merupakan kebijakan yang rasional untuk menjaga stabilitas industri sekaligus kualitas layanan telekomunikasi nasional.
Kewajiban Rollover Dinilai Memberatkan Operator
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan kewajiban pengalihan sisa kuota (rollover) maupun pengembalian dana berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi.
“Kewajiban rollover maupun refund secara umum berpotensi menimbulkan beban kapasitas dan biaya tambahan yang tidak terukur bagi penyelenggara komunikasi,” ujar Wayan dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, apabila kewajiban tersebut diberlakukan, operator kemungkinan harus melakukan penyesuaian tarif. Dampaknya bisa berupa berkurangnya variasi paket murah hingga menurunnya mutu layanan akibat kepadatan jaringan.
Ia juga menekankan, kewajiban rollover berisiko mengganggu perencanaan kapasitas jaringan yang selama ini disusun berdasarkan periode penggunaan tertentu.
Komdigi menilai permintaan agar kuota berlaku tanpa batas waktu atau mengikuti masa aktif kartu justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batas jelas mengenai tanggung jawab penyedia layanan.
Kuota Internet Berkaitan dengan Kapasitas Jaringan
Pemerintah menegaskan kuota internet tidak semata-mata produk digital yang bisa disimpan tanpa batas. Kuota merupakan bagian dari kapasitas jaringan yang bersifat terbatas dan dinamis, sehingga pengelolaannya harus terukur.
Setidaknya terdapat empat tujuan utama penerapan masa berlaku kuota, yakni menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan, mencegah penumpukan kapasitas semu, memberi kepastian dalam perencanaan investasi, serta mempertahankan kualitas layanan publik.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






