Tudingan Mengaitkan Zulkifli Hasan dengan Banjir Sumatera Dinilai Tidak Berdasar, PAN: Ini Upaya Penjatuhan Citra Politik

Tudingan di media sosial yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera—termasuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat—dilabeli sebagai hoaks dan fitnah oleh kubu partainya. Politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan bahwa narasi tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga tidak logis secara ilmiah maupun temporal.

Dalam keterangan resminya pada Minggu (30/11/2025), Yohan membantah tudingan yang menyebut kebijakan Zulkifli Hasan semasa menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009–2014 sebagai akar penyebab bencana ekologis yang terjadi pada 2025. Menurutnya, rentang waktu lebih dari satu dekade membuat korelasi tersebut jauh dari rasional.

“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah pada fitnah. Tidak relevan—bahkan tidak masuk akal—mengaitkan bencana banjir saat ini dengan kebijakan Pak Zulkifli Hasan pada periode 2009–2014,” tegas Yohan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Viral di Media Sosial: Potongan Video dan Tuduhan Tanpa Konteks
Tudingan ini mencuat setelah beredar luas di berbagai platform media sosial potongan video dokumenter tahun 2013 yang menampilkan aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan. Dalam cuplikan tersebut, Ford menyoroti isu kerusakan hutan di Indonesia dan menanyai Zulkifli mengenai tanggung jawab pemerintah.

Namun, menurut Yohan, video tersebut dipotong secara selektif, sehingga menimbulkan kesan sepihak dan menyesatkan. Ia menilai bahwa Harrison Ford—dikenal sebagai pemeran ikonik Indiana Jones, bukan James Bond—tidak memberikan ruang yang cukup kepada Zulkifli untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam melindungi hutan tropis Indonesia.

“Terlihat dari potongan videonya, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli dan langsung menyimpulkan pendapatnya sendiri tanpa memberikan kesempatan klarifikasi yang memadai,” ujar Yohan.

Catatan Kebijakan Zulkifli Hasan: Moratorium Hutan dan Penanaman Satu Miliar Pohon
Jauh dari kesan negatif yang disematkan, Yohan justru menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang diambil Zulkifli Hasan selama masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan. Salah satunya adalah penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut pada 2011—kebijakan yang, menurutnya, berhasil menyelamatkan sekitar 64 juta hektare hutan di seluruh Indonesia.

“Moratorium ini bukan sekadar kebijakan simbolis. Faktanya, laju deforestasi turun drastis. Dari rata-rata 3,5 juta hektare per tahun selama periode 1996–2003, menjadi hanya sekitar 450 ribu hektare per tahun di era kepemimpinan Pak Zulkifli,” paparnya.

Tak hanya itu, pada tahun ketiganya menjabat, Zulkifli juga meluncurkan program nasional “Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon”. Program ini melibatkan lintas sektor: pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, korporasi, hingga institusi militer. Upaya kolaboratif ini, menurut Yohan, menjadi fondasi penting dalam restorasi ekosistem hutan Indonesia.

Deforestasi Turun Signifikan, Tudingan Banjir Tak Masuk Akal
Berdasarkan data yang dikutip Yohan, penurunan laju deforestasi mencapai lebih dari 85% selama masa kepemimpinan Zulkifli Hasan. Angka tersebut, tegasnya, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan di sektor kehutanan saat itu justru berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan.

“Jika deforestasi berhasil ditekan hingga level 15% dari angka sebelumnya, bagaimana mungkin banjir hari ini disebabkan oleh kebijakan beliau satu dekade lalu? Ini jelas tidak logis dan dipaksakan,” katanya.

Baca juga: Debat Lama Ulil Abshar vs Iqbal Damanik soal Tambang Kembali Viral: Dari Ekosistem yang Rusak hingga Tuduhan Wahabisme