Sementara itu, para pengamat pemerintahan daerah mulai angkat bicara. Dr. Andi Faisal, pakar otonomi daerah dari Universitas Halu Oleo, menyebut kasus ini sebagai cerminan lemahnya sistem komunikasi internal pemerintahan daerah.

“Ini bukan hanya soal kehadiran fisik bupati, tapi soal sistem. Harusnya ada mekanisme pelaporan otomatis ketika kepala daerah keluar daerah, apalagi dalam durasi lama. Jangan sampai rakyat harus demo dulu baru pejabat memberi kabar,” ujarnya.

in1

Pelajaran Penting: Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Kasus Alvin Akawijaya Putra seharusnya menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Di era digital dan media sosial, keberadaan fisik seorang pemimpin sama pentingnya dengan kebijakannya. Rakyat tidak hanya butuh program, tapi juga kehadiran — secara nyata, secara emosional, dan secara komunikatif.

Mahasiswa Buton telah memberikan pelajaran berharga: kritik bukan musuh, tapi cermin. Dan pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan oleh Wabup Syarifudin, seharusnya memandang kritik sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman.

“Kami terbuka terhadap semua kritik. Itu justru pengingat bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” ujar Syarifudin, menutup konferensi persnya dengan nada optimis.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Dengan jadwal kepulangan Alvin yang diperkirakan tinggal hitungan hari, semua mata kini tertuju pada Bandara Betoambari, Baubau. Apakah sang bupati benar-benar akan muncul? Apakah ia akan langsung menemui mahasiswa? Atau justru memilih diam dan menyerahkan semuanya pada mesin birokrasi?

Satu hal yang pasti: kasus ini telah menjadi viral di media sosial dan pemberitaan nasional. Nama Alvin Akawijaya Putra kini bukan hanya dikenal di Buton, tapi juga di Jakarta, Surabaya, hingga Medan — sebagai simbol kontroversi kepemimpinan di era transparansi.

Dan bagi mahasiswa Buton? Mereka telah membuktikan bahwa suara rakyat tetap yang paling keras — bahkan ketika pemimpinnya memilih untuk ‘menghilang’.