Tuntutan senilai puluhan triliun rupiah membayangi Duta Palma Group. Jaksa penuntut umum meminta tujuh perusahaan grup itu membayar denda dan uang pengganti dengan total sekitar Rp81,8 triliun dalam perkara perkebunan kelapa sawit ilegal di Riau.

Tuntutan dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Perkara ini berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selama periode 2004 hingga 2022, yang menurut jaksa dilakukan secara melawan hukum.

Ketujuh perusahaan yang diseret ke meja hijau adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Jaksa menilai mereka terlibat tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang.

Denda Rp700 Miliar dan Ancaman Pembubaran

Jaksa menuntut pidana pokok berupa denda Rp100 miliar untuk masing-masing perusahaan, sehingga totalnya Rp700 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran seluruh perusahaan yang menjadi terdakwa.

Di luar denda, jaksa membebankan uang pengganti total Rp81.195.683.549.535 kepada lima perusahaan perkebunan. Nilai terbesar dibebankan kepada PT Palma Satu, sekitar Rp21,39 triliun, disusul PT Kencana Amal Tani sekitar Rp20,79 triliun dan PT Banyu Bening Utama sekitar Rp17,54 triliun.

Jaksa mendalilkan lima perusahaan itu menjalankan perkebunan di kawasan hutan tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan, lalu mengirimkan uang hasil tindak pidana korupsi kepada PT Darmex Plantations yang berperan sebagai perusahaan induk perkebunan milik Surya Darmadi.