Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan regulasi khusus terkait tarif pengantaran barang dan makanan.

Skema tarif tersebut dirancang agar tidak sekadar memperhitungkan ongkos kirim standar saja.

Pemerintah memasukkan komponen tambahan seperti biaya risiko, penanganan, penimbangan, hingga waktu tunggu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebutkan bahwa kebijakan ini merespons aspirasi dari asosiasi pengemudi.

Layanan pengantaran barang dinilai memiliki karakteristik operasional yang berbeda dari transportasi penumpang.

Oleh karena itu, struktur biaya jasa kurir online memerlukan formula tersendiri yang lebih representatif.

Faktor dimensi, berat, dan nilai barang turut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan tersebut.

Selain itu, komponen biaya parkir serta waktu tunggu pengemudi juga masuk dalam pembahasan.

Penyusunan aturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 secara lintas kementerian.

Dalam audiensi dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.

Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini harus diselaraskan secara lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan agar implementasinya berjalan optimal.

Langkah penyesuaian aturan yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ini diharapkan mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi para pengemudi kurir online di lapangan.